Buka Border Internasional, Wisatawan Tiongkok Jadi Target Utama

DENPASAR – baliprawara.com

Untuk bisa menerima kembali dan membuka border atau pembatasan luar negeri untuk wisatawan asing, pemerintah saat ini sudah menyiapkan program Free Covid Corridor (FCCl). Yang mana program ini mengizinkan wisatawan asing yang telah tuntas melaksanakan vaksin di negaranya untuk datang ke Indonesia khususnya Bali. 

Menurut Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace), wisatawan asal Tiongkok merupakan target utamanya. Mengingat saat ini negara ini seperti diketahui sudah berhasil keluar dari pandemi dengan program vaksinasi. “Sasaran wisatawan asing tersebut adalah wisatawan Tiongkok, yang kita ketahui bahwa negara tersebut telah berhasil keluar dari pandemi karena program vaksinasi yang berhasil. Jadi kita bisa mendatangkan mereka,” katanya saat menjadi Keynote Speaker dalam acara webinar SAKIRA (Saatnya Kita Bicara) yang diselenggarakan oleh ASITA 71 Bali dengan tema ‘Kapan Bali Buka Border?’ melalui aplikasi zoom meeting dari Kantor Wagub Bali, Denpasar, Kamis (25/2).

Namun lanjut dia, tentu saja ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh negara tujuan, dalam hal ini khususnya Bali. Yang pertama tentunya harus mencapai 75% warga khususnya pelaku pariwisata sudah divaksin. Menurutnya, itu tugas pertama di pemerintahan saat ini untuk menuntaskan vaksinasi di Bali secepat mungkin, terutama bagi tenaga kerja di bidang pariwisata. “Untuk itu saya sudah minta pusat agar Bali dapat prioritas vaksin,” bebernya.

Cok Ace mengatakan, syarat lainnya yang harus dipenuhi adalah fasilitas kesehatan yang menyerupai dengan negara asal, yaitu Tiongkok. “Ini juga mesti kita siapkan, setidaknya fasilitas kita harus sama. Sehingga ada kepercayaan negara tersebut mengizinkan warganya berwisata ke Bali,” tambahnya.

Untuk itulah, disiplin akan protokol kesehatan Covid-19 juga menjadi sangat penting yang harus diperhatikan jika ingin membuka border. Dirinya bersyukur saat ini Bali menduduki posisi kedua taat terhadap prokes dengan angka 98,3% di bawah Kalimantan Barat sebesar 98,6%. Bahkan pelaku pariwisata juga sudah jauh-jauh hari menyiapkan program sertifikasi CHSE di setiap akomodasi, restoran dan destinasi wisata. “Ini tentu menjadi modal kita untuk meyakinkan masyarakat internasional jika Bali memang sudah siap menyambut wisatawan internasional,” tambahnya. 

Tokoh Puri Ubud yang juga menjabat sebagai ketua PHRI Bali ini mengatakan bahwa pemerintah tidak akan berhenti menggaungkan implementasi prokes kepada masyarakat. Karena, hal tersebut adalah nilai jual pertama pariwisata Bali di masa pandemi ini. “Dulu jualan kita adalah alam, adat dan budaya. Saat ini kita geser sedikit selain ketiga hal tersebut. Kita harus bisa yakinkan masyarakat internasional jika pemerintah dan masyarakat benar-benar sudah menjalankan prokes dengan baik dan benar,” tandasnya. (MBP)