Sekolah Daring dan WFH Akan Diterapkan Kurangi Mobilitas Masyarakat saat Puncak KTT G20

MANGUPURA – baliprawara.com

Saat Pelaksanaan puncak KTT G20 yang akan digelar pada November mendatang, mobilitas masyarakat, diminta untuk bisa dikurangi. Untuk itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan perlu adanya kebijakan sekolah daring dan aktivitas perkantoran agar dilakukan dari rumah atau Work From Home (WFH) dari Pemprov Bali. 

“Pak Gubernur ini dibantu ya untuk kebijakan sekolah daring dan karyawan agar Work From Home. Saya kira ini tidak ada masalah karena saat Covid kita juga sudah terbiasa dengan daring dan ini sangat membantu untuk penyelenggaraan KTT G20,” kata Menko Luhut, saat Rapat Koordinasi Penyelenggaraan KTT G20 Indonesia Tahun 2022 yang berlangsung di Candi Ballroom Hotel Apurva Kempinski, Bali, Selasa 4 Oktober 2022.

Selain mengurangi mobilitas masyarakat, pada rapat ini juga membahas terkait skenario rencana operasi bandara untuk KTT G20. Seperti berkaitan dengan slot parkir pesawat VVIP, negara yang perlu diberikan privilege untuk parkir di Bandara Ngurah Rai, pengaturan slot-slot waktu pendaratan pesawat VVIP, pemberlakuan partial close. Selain itu juga terkait pengurangan frekuensi penerbangan di bandara Ngurah Rai dan bandara parkir pesawat, hingga pengaturan jarak dan/atau jeda waktu antar-pesawat. 

“Saya minta ini betul-betul dicek, masalah pesawat ini penting kalau bisa dari mulai sekarang kita sudah tanya pesawat yang dibawa dari negara-negara yang akan hadir itu apa saja dan jumlahnya berapa supaya kita bisa susun pengaturannya dari sekarang,” kata Menko Luhut dalam paparannya.

Selain itu juga dibahas upaya untuk mengurangi load bea cukai, imigrasi, dan karantina (CIQ) on the spot. Dalam hal ini menurut Menko Luhut paspor dan data-data screening  perlu dikumpulkan dan diproses terlebih dahulu untuk menangani load secara lancar, juga perlu penguatan jumlah personil dan alat pendukung CIQ. “Nah untuk hal ini saya minta Kemenkeu, Kemenkumham, Kemenkes, semua kita kerja sama betul, bahu-membahu jangan ada saling tunggu,” tegasnya.

Terkait parkir pesawat, General Manager PT Angkasa Pura I Bandara I Gusti Ngurah Rai, Handy Heryudhitiawan, mengatakan, akan ada 8 Bandara yang digunakan untuk alternatif parkir pesawat. Dari 8 bandara yang dimaksud yakni Bandara Internasional Pulau Lombok (LOP), Bandara Internasional Juanda (SUB), Bandara Internasional Syamsudin Noor (BDJ), Bandara Internasional Adi Soemarmo (SOC), Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani (SRG), Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan (BPN), dan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin (UPG). 

Dikatakan, untuk bandara Ngurah Rai Bali, akan menjadi salah satu yang akan menampung sebagian pesawat para kepala negara kaitan pelaksanaan KTT G20. Sementara sebagian lagi, akan dialihkan penempatannya ke bandara terdekat lainnya. “Ini dilakukan untuk menyeimbangkan operasional bandara antara keperluan komersial dengan kegiatan KTT G20,” katanya.

Terkait daya tampung, saat ini di Bandara I Gusti Ngurah Rai total mempunyai 62 parking stands untuk keseluruhan pesawat. Baik itu untuk pesawat wide body maupun narrow body. Untuk pengaturannya nanti, saat ini masih sedang memperdalam polanya. Itu dilakukan bersama-sama dengan pihak Kementerian Luar Negeri, Pasukan Pengaman Presiden, dan Lembaga Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.

“Dengan adanya rencana kedatangan 39 pesawat kepala negara, dimana sebagian besar adalah wide body, dan juga tetap dibukanya penerbangan komersial, maka pengaturan parking stands perlu disesuaikan,” bebernya. (MBP1)