Hakordia 2022, Bupati Giri Prasta Sebut Badung Komit Optimalkan MCP

MANGUPURA – baliprawara.com

Atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan KPK RI beserta seluruh jajaran yang telah mempercayakan pelaksanaan kegiatan acara pembukaan Road To Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2022, pada Wilayah Direktorat V Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK RI, di Balai Budaya Giri Nata Mandala Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. “Kami berterima kasih pula kepada para peserta kegiatan ini yang telah hadir di Kabupaten Badung yang tentunya akan dapat membantu memulihkan pariwisata Badung yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19. Semoga kita semua bisa bangkit dan pulih lebih cepat untuk melanjutkan tujuan bangsa ini khususnya di bidang pencegahan korupsi yang sejalan dengan tema kegiatan yaitu Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi,” kata Bupati Giri Prasta, di Gedung Balai Budaya Giri Nata Mandala Puspem Badung, Kamis 24 November 2022.

Turut hadir Wakil Ketua KPK RI Nurul Ghufron beserta jajaran, para Gubernur Wilayah Direktorat V, Bupati/Walikota pada Wilayah Direktorat V, para Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota beserta anggota pada Wilayah Direktorat V, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia beserta jajaran, Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, para Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota beserta jajaran Penanggung Jawab Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK RI, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bali, Kepala Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional se-Provinsi Bali, jajaran PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Bali, Ketua TP. PKK Badung Nyonya Seniasih Giri Prasta, Ketua DWP Badung Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, Ketua Gatriwara Badung Nyonya Ayu Parwata, ASN, Pelajar dan tamu undangan. 

Bupati Giri Prasta berharap kegiatan ini menjadi momentum bersama untuk saling bersinergi memberantas korupsi serta menguatkan kembali partisipasi masyarakat dalam memberantas korupsi sehingga Indonesia lebih maju dan sejahtera yang ditandai dengan menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya derajat kebahagiaan masyarakat. Disampaikan juga Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen untuk bersinergi dengan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program pencegahan korupsi terintegrasi. 

“Dalam pelaksanaan program KPK RI, Pemerintah Kabupaten Badung telah berpartisipasi dalam pelaksanaan survei penilaian integritas dan para penyelenggara negara di Kabupaten Badung telah memenuhi kewajiban menyampaikan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) setiap tahunnya. Terbukti tiga kali mendapatkan penghargaan sebagai Eksekutif Terbaik penyelenggara LHKPN tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2021,” terangnya. 

Untuk mengoptimalkan tata kelola pemerintahan, Bupati Giri Prasta menyampaikan, Kabupaten Badung berkomitmen melaksanakan perbaikan melalui Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK RI. Untuk capaian kinerja MCP Kabupaten Badung pertanggal 20 November 2022 mencapai 96,97%. 

“Tahun 2022 ini salah satu Desa kami, yaitu Desa Kutuh mendapat predikat Desa Percontohan Desa Antikorupsi, yang penganugerahannya akan dilaksanakan di Kota Semarang pada tanggal 29 November 2022 yang akan datang. Dari semua yang telah dapat kami laksanakan tidak terlepas dari koordinasi dan supervisi dari KPK RI dan selanjutnya kami mohon kepada KPK RI untuk terus memberikan bimbingan dan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Badung sehingga kami dapat melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Badung,” ungkapnya.

Sementara itu Wakil Ketua KPK RI Nurul Ghufron mengatakan KPK hadir melaksanakan HAKORDIA 2022 dari Bali untuk memberikan warna dan budaya baru bahwa pemerintahan Indonesia kedepannya memiliki budaya anti korupsi, dengan membumikan MCP ke seluruh pelosok negeri. “MCP dengan mengharmoniskan tata kelola pemerintahan mulai dari anggaran, deal antara Eksekutif dan Legislatif. Yang harapannya pro rakyat itu ajeg konsisten,” katanya.

Nurul Ghufron juga mengungkapkan HAKORDIA tidak hanya sebatas seremonial belaka, tetapi merupakan momentum yang tepat untuk menggelorakan kembali semangat budaya antikorupsi yang menjadi identitas bangsa ini. 

“Pemberantasan korupsi harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Kehadiran pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi akan menjadi modal yang kuat untuk pembangunan di daerah. KPK di Bali hadir bukan hanya untuk menyemarakkan HAKORDIA semata, akan tetapi KPK hadir di daerah sejalan dengan tugas dan fungsi KPK sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya seraya berharap Bali menjadi pioneer daerah yang bebas dari korupsi. (MBP)