Komite Demokrasi (KoDE) Bali Dukung KPU dan Bawaslu Tetapkan Partai Politik 2024

DENPASAR – baliprawara.com

Proses verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024 yang dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu mendapatkan apresiasi dan dukungan dari pegiat demokrasi karena dinilai telah sesuai dengan azas penyelenggaraan Pemilu. 

“Meminta KPU dan Bawaslu agar tetap teguh dan tegas dalam menjaga marwah keputusannya dan tidak mudah diintervensi oleh elemen masyarakat apapun yang mengatasnamakan demokrasi tetapi ingin mendikte KPU dan Bawaslu,” kata Ketua Komite Demokrasi (KoDE) Bali Dr. Gede Suardana, Selasa 13 Desember 2022.

Suardana yang juga akademisi ini menilai KPU dan Bawaslu sudah maksimal jalankan tugas verifikasi administrasi dan faktual dukungan partai politik. “Memberikan apresiasi dan dukungan atas kinerja KPU dan Bawaslu selama ini, termasuk dalam proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang telah berjalan dengan lancar,” katanya. 

Menjelang penetapan partai politik peserta Pemilu 2024, KoDE Bali meminta semua pihak yang peduli dengan proses demokrasi bersama-sama menjaga dan menolak upaya penetrasi pihak tertentu atas nama Demokrasi tetapi mau mendikte KPU dan Bawaslu untuk agenda-agenda terselubung. 

“Tidak menutup kemungkinan upaya yang terjadi saat ini adalah skenario awal menguji daya tahan penyelenggara pemilu, sehingga jika berhasil menekan KPU dan Bawaslu saat ini bisa jadi di tahapan berikutnya elemen-elemen tersebut akan melakukan tekanan yang sama sesuai target politik yang diinginkannya,” katanya. 

KoDE Bali juga menyerukan semua pihak menolak segala cara oleh  sekelompok orang atau atas nama organisasi untuk melakukan peradilan opini dengan menggiring dan mendesak KPU dan Bawaslu memenuhi keinginannya yang ujung-ujungnya ada agenda tersembunyi yang berbahaya karena mempengaruhi kemandirian KPU Bawaslu sebagai sebuah lembaga yang independen dan mandiri.

“Meminta KPU dan Bawaslu untuk berhati-hati menghadapi desakan berbagai elemen atas nama demokrasi tetapi sebenarnya memiliki agenda-agenda terselubung yang bisa merusak kualitas demokrasi di Indonesia. Tetaplah profesional mandiri dan jangan terpengaruh tekanan oknum-oknum lembaga tersebut,” ujarnya. (MBP)