Menuju New Normal, Bali Harus Dikarantina

SINGARAJA – baliprawara.com

I Made Sukresna yang merupakan Kelian Desa Adat Yeh Sanih, Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, mengungkapkan, kondisi new normal di Indonesia khususnya Bali harus dicapai secara bertahap, terbatas, selektif dan bersyarat. Akses masuk Pulau Bali dalam beberapa bulan ke depan tak boleh dilonggarkan, tetapi justru harus diperketat bahkan ditutup sementara guna memastikan kasus Covid-19 nihil.

Tokoh masyarakat yang akrab disapa Jero Cilik ini menegaskan, jika kasus Covid-19 di Bali telah menunjukkan tren penurunan, maka pihaknya mengusulkan diterapkannya isolasi atau karantina pulau. Pada fase ini, masyarakat Bali diizinkan beraktivitas, yaitu terbatas pada kabupaten/kota tertentu dan bidang kegiatan tertentu. Itupun tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang ketat.

Dalam hal ini, pihaknya mengusulkan isolasi Bali berlangsung hingga Juli atau Agustus. Tetapi, selama lockdown, akses bagi pengangkutan logistik pangan, kesehatan, petugas TNI dan Polri dan sejenisnya tetap diberikan kelonggaran dengan membawa surat keterangan dan hasil uji swab negatif terbaru.

Setelah fase ini benar-benar solid dan menunjukkan hasil maksimal, barulah isolasi pulau diperluas mencakup seluruh pulau dan sektor kegiatan. Setelah itu dilanjutkan dengan membuka akses antarpulau, bahkan antarnegara yang sudah bebas pandemi Covid-19 dan ini pun tetap secara selektif dan bersyarat.

Dia menjelaskan, isolasi wilayah sangat penting dilakukan. Jero Cilik berkaca dari pengalaman saat ini. Meskipun persyaratan ketat mobilitas penduduk antarpulau diberlakukan, tetap saja terjadi penularan Covid-19. Ini artinya upaya tersebut belum membuahkan hasil memuaskan, apalagi ada indikasi sangat mudah mendapatkan surat keterangan sehat atau sejenisnya.

“Kita tidak akan mampu menskrining satu per satu secara detail, jika akses dibiarkan terbuka, meskipun dengan persyaratan. Jangan sampai kita ambil risiko penularan gelombang kedua yang justru bisa saja jauh lebih besar dari sekarang,” tegasnya.

Pihaknya mengusulkan hal tersebut karena tidak ingin pemerintah mensia-siakan pengorbanan desa adat dan masyarakat yang sudah patuh pada imbauan pemerintah. Pengorbanan itu sudah membuahkan hasil yakni penanganan Covid-19 di Bali terbaik di Indonesia. Jangan sampai pemerintah hanya memikirkan motif ekonomi sehingga justru mengorbankan keselamatan masyarakat Bali. (MBP)