Penguatan Keretakan Tebing Uluwatu Segera Digarap, Tim Teknis PUPR Lakukan Survey Lapangan
MANGUPURA – baliprawara.com
Kondisi keretakan tebing Uluwatu, tepatnya di bawah Pura Luhur Uluwatu, segera mendapat penanganan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung. Meski beberapa kali upaya penguatan terhadap Tebing Uluwatu ini sempat tertunda, diduga karena adanya gagal tender tahun 2019, dan diterpa pandemi Covid-19 tahun 2020.
Tahun ini, rencana tersebut kembali akan diupayakan segera, demi keamanan dan kenyamanan pamedek ke Pura Uluwatu, maupun wisatawan yang berkunjung ke DTW Uluwatu. Sebagai langkah awal penanganan, tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung, sudah turun ke lokasi, Selasa 12 September 2023. Tim yang turun, turut didampingi Pangempon Pura Luhur Uluwatu dari Panglingsir Puri Jro Kuta, pihak Pangemong dari Desa Adat Pecatu, Perbekel Pecatu dan Camat Kuta Selatan.
Kepala Dinas (Kadis) PUPR Badung, IB Surya Suamba, membenarkan bahwa tim teknis memang telah turun melakukan survey awal ke lapangan. Mereka nantinya akan bertolak ke Jakarta dan akan sesegera mungkin akan kembali ke Bali untuk melakukan tes di lapangan.
Kajian penanganan keretakan tebing tersebut, sebelumnya sudah dilakukan dan ditambah hasil kajian dari Unud. Namun hal itu masih perlu penambahan settingan, yaitu dengan melakukan scan batuan tebing. Setelah itu nantinya akan ada modeling 3 dimensi, untuk melihat kondisi batuan di dalamnya.
“Dari hasil tersebut nantinya, baru diketahui langkah penanganan yang akan dilakukan, agar tidak terjadi salah penanganan yang memperparah kondisi saat ini,” kata Surya Suamba.
Lebih lanjut ia menyampaikan, selain penanganan keretakan tebing, pihaknya juga akan melakukan konstruksi penanganan abrasi di bawah tebing Uluwatu. Hal itu akan didahului dengan meminta izin kepada pemerintah provinsi, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang memiliki kewenangan laut dari titik 0-12 mil.
“Minggu ini permohonan izin akan diajukan secara tertulis, namun sudah dilaksanakan kontak lisan. Penanganan kondisi abrasi di pantai akan langsung dilakukan, setelah izin keluar. Untuk penanganan tebing kita masih menunggu hasil scan yang nantinya akan dilakukan,” bebernya.
Untuk penanganan abrasi di bawah tebing Uluwatu, nantinya akan dibuat semacam revetment untuk pemecah ombak, seperti breakwater. Pelaksanaan kegiatan itu dilakukan sesuai dengan SK Bupati untuk kondisi darurat, merujuk dengan ketentuan perlem RKPP. Dimana kontraktor yang akan mengerjakan adalah hasil tender yang berdekatan di lokasi dan berkaitan dengan penanganan abrasi pantai.
Kontraktor itu bisa ditunjuk sesuai dengan nominal nilai volume pengerjaan sama dengan tender yang dilakukan sebelumnya. “Jadi, penanganan abrasi pantai dan kondisi akan jadi satu kesatuan. Intinya itu akan ditangani secepatnya, kita akan selesaikan proses perizinan dulu agar tidak salah,” katanya menambahkan.
Sementara itu, Pengempon Pura Luhur Uluwatu, I Gusti Ngurah Jaka Pratidnya mengatakan, penanganan terhadap kondisi keretakan tebing di Uluwatu ini, sebagai tindak lanjut dari statement Bupati Nyoman Giri Prasta, untuk melakukan penanganan cepat kondisi di lapangan. “Tadi tim konsultan bersama Dinas PUPR sudah turun mengecek kondisi di lapangan, untuk memastikan langkah apa yang nantinya akan dipakai untuk penanganan. Kesimpulannya, nanti akan dilakukan metode diagnosa kondisi tebing. Setelah didapatkan hasil melalui kajian kultur tanah, barulah akan diketahui apa yang harus dikerjakan,” terang pria yang akrab disapa Turah Joko.
Seiring dengan hal itu, pihaknya selaku pengempon Pura Uluwatu juga sudah menghaturkan banten Pejati sebagai matur piuning awal. Nanti, ketika petugas mulai bekerja melakukan diagnosa, tentu juga akan ada upacara lanjutan yang akan dipuput oleh Bhagawanta Puri Jro Kuta. Sebab lokasi pengkajian nantinya akan mengambil titik koordinat di sekitar Pura Uluwatu. Ia mengaku sangat mengapresiasi Bupati Giri Prasta yang sudah merespon cepat viralnya foto keretakan tebing, dengan menurunkan tim untuk melakukan kajian lapangan. Upaya pencrgahan itu sangat diperlukan, mengingat Pura Uluwatu merupakan Pura Sad Kahyangan yang notabene merupakan aset umat hindu di seluruh dunia.
Pihak pemerintahan desa Pecatu diakuinya juga sudah turun melakukan pemeriksaan visual dengan menggunakan drone. Hal itu juga sudah dipaparkan di hadapan tim, untuk dijadikan masukan kepada tim dari Pemkab Badung. Diketahuinya, untuk melakukan diagnostik itu, Dinas PUPR akan menggunakan peralatan yang relatif baru dan sangat canggih.
Ia berharap apapun langkah yang direncanakan nanti dapat segera terwujud dengan baik. “Dulu penanganan itu sudah sempat direncanakan, entahlah karena gagal tender terus dilanjutkan pandemi Covid-19, jadi itu belum jadi. Semoga rencana penanganan itu bisa dapat segera direalisasikan dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Mari kita semua berdoa, karena ini merupakan Pura Sad Kahyangan yang merupakan benteng kita sebagai umat hindu,” harapnya. (MBP)