Temui Ketua DPRD Badung, BEM Undhira Sampaikan Terkait Pengembangan Kampus
Ketua DPRD Badung, Putu Parwata saat menerima audiensi BEM Undhira, Selasa 7 November 2023, di ruang kerjanya.
MANGUPURA – baliprawara.com
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Dhyana Pura (Undhira), bersama dengan pembimbing dari kampus setempat, melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata, Selasa 7 November 2023. Audiensi ini dilakukan dalam rangka pengembangan kampus yang berlokasi di Kabupaten Badung ini.
Putu Parwata yang ditemui usai menerima audiensi mengatakan, pihak BEM Undhira bersama jajaran, datang untuk berkoordinasi dalam rangka pengembangan kampus. Karena Undhira satu-satunya kampus swasta yang ada di kabupaten Badung, mereka datang bersama-sama untuk melakukan koordinasi pengembangan Undhira, dan ini dimotori oleh BEM.
“Jadi BEM akan melaksanakan kegiatan-kegiatan, dan itu termasuk bagaimana menumbuhkan perekonomian masyarakat di sekitarnya dengan membangkitkan UMKM, dengan bagaimana kesatuan bangsa itu, kebersamaan kita membangun negara ini dengan kekuatan kerakyatannya. Mereka berencana membuat seminar-seminar, bagaimana Pancasila itu dapat kita bumikan bersama-sama melalui kampus. Jadi BEM ada di depan untuk mengawal hal ini,” kata Politisi asal Dalung ini.
Putu Parwata yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung, menambahkan, mereka juga ingin membuat kampus go green. Yang mana, sesuai arahan presiden bahwa kampus itu harus go green, sehingga dengan demikian ekosistem itu terjaga dengan baik.
“Mereka meminta bagaimana peran pemerintah, terutama kami di DPRD ikut memberikan dorongan terhadap kegiatan-kegiatan BEM. Semu itu kami akomodir dan kami bantu untuk memfasilitasinya,” ucapnya.
Pihaknya berharap, semoga BEM ini menjadi suatu model yang konstruktif dan positif di kampus, dan tidak BEM ini turun ke jalan-jala. Karena kata dia, tempatnya BEM bukan di jalan, namun BEM itu sebuah organisasi yang intelek, akademik, yang tempatnya di kampus. “Kalau merasa ada hal yang ingin didiskusikan dengan pemerintah, jangan ke jalan, karena pemerintah bukan tempatnya di jalan. Kita harus koordinasi melalui DPR atau pemerintah,” ucapnya. (MBP)
