Tiga Kabupaten dan Satu Kota Masuk Penilaian Tahap II PPD 2024

MANGUPURA – baliprawara.com

Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Kabupaten/Kota se-Bali Tahun 2024 memasuki penilaian tahap II. Terdapat tiga kabupaten dan satu kota masuk dalam penilaian tahap II ini, yaitu Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, dan Kota Denpasar. Penilaian dilaksanakan bertempat di The Trans Resort Bali, Selasa, 13 Februari 2024.

Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra menjelaskan, penilaian tahap II PPD Tingkat Kabupaten/Kota se-Bali ini merupakan program dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas RI, untuk menilai pelaksanaan pembangunan daerah di seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.

“Untuk tingkat provinsi dilakukan penilaian oleh Tim yang dibentuk Bappenas, sedangkan tingkat kabupaten/kota dinilai oleh Tim yang dibentuk Bappeda provinsi. Tim Penilai terdiri dari Tim Penilai Independen yang terdiri dari akademisi, dan Tim Penilai Utama,” katanya.

Lebih lanjut ia menyampaikan kalau, salah satu kabupaten dan kota terbaik nantinya akan dikirim ke tingkat nasional, akan bertarung dengan 38 kabupaten dan 37 kota lainnya. Salah satu fungsi penilaian ini juga untuk melakukan penguatan dan penyempurnaan dokumen bagi kabupaten dan kota terpilih untuk mewakili di tingkat nasional. 

Dijelaskannya, penilaian ini hendaknya tidak dimaknai lebih baik atau lebih buruk, namun merupakan evaluasi secara komprehensif terhadap pembangunan daerah. 

“Penilaian ini bukan untuk menilai lebih baik atau lebih buruk, namun ini merupakan amanat pusat untuk melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap pembangunan daerah. Mulai dari perencanaannya yang dikoordinasikan temen-temen Bappeda. Kemudian tahap pelaksanaannya seluruh perangkat daerah, dan evaluasinya kembali ke Bappeda,” kata Ika Putra.

Ditambahkannya, dalam pelaksanaan pembangunan ini tentunya ada inovasi-inovasi terbaik dan ini yang diamanatkan untuk disampaikan ke pusat. 

Terkait dampak pandemi Covid-19 yang menghantam Bali, sejak dua tahun lalu Bali tidak masuk sepuluh besar PPD karena secara makro ekonomi Bali sangat terpuruk. Tahun ini, Bali optimis masuk sepuluh besar karena secara makro ekonomi sudah meningkat dan beberapa indikator sudah diatas nasional, selain angka kemiskinan Bali juga terendah nasional. “Ini memberikan keyakinan Bali untuk memberikan prestasi terbaik dalam PPD Tahun 2024 ini,” ucapnya.

Pada penilaian tahap II ini tiga kabupaten dan satu kota diwajibkan memberikan paparan secara langsung dihadapan Tim Penilai, dan menampilkan video yang mendukung materi paparan. Setiap pemapar juga diwajibkan menyampaikan sebuah inovasi yang berkelanjutan. 

Pada kesempatan itu Kepala Bappeda Kabupaten Badung menampilkan inovasi “PATRIOT” akronim dari Pendeteksi Area Tangkapan Ikan dengan sistem Internet of Things, yaitu sebuah aplikasi pengembangan aplikasi FishGo, untuk kepentingan meminimalisir faktor kecelakaan di laut, menambah lokasi potensial jenis ikan, mengetahui jumlah nelayan aktif, memberikan transparansi informasi harga ikan di pasar, dan alat pendeteksi biomassa ikan. 

Sesi berikutnya Kepala Bappeda Kota Denpasar menampilkan inovasi “Kelas Kreatifitas Disabilitas” yang merupakan Bentuk Inovasi Pelayanan Publik untuk menyiapkan anak penyandang disabilitas yang mandiri secara life skill menuju better life. 

Penjabat Bupati Klungkung yang memaparkan inovasi “Budidaya Rumput Laut” yang mana inovasi ini menghubungkan potensi di sektor perikanan berupa pengembangan produk unggulan rumput laut untuk mendukung perkembangan sektor pariwisata dan pemberantasan kemiskinan pada kawasan perdesaan di Kepulauan Nusa Penida berlandaskan pengembangan ekonomi biru. 

Sementara itu Bupati Tabanan memaparkan inovasi “Bungan Desa” yaitu Bupati Ngantor di Desa, yang mana kegiatan ini mencakup mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, intervensi program prioritas nasional, bertatap muka dan berdialog dengan perangkat desa, tokoh adat dan masyarakat, serta menggerakkan perekonomian di desa dengan menggali potensi dan melaksanakan pembinaan terhadap IKM dan UMKM. (MBP)