Pengelolaan Dana Pusat ke Daerah Agar Digunakan Sepenuhnya untuk Kesejahteraan Masyarakat

JAKARTA – baliprawara.com 

Sebanyak Rp 873,75 triliun dana pusat yang diberikan ke daerah-daerah dalam berbagai bentuk, mulai dari dana bagi hasil, alokasi umum hingga dana desa. Terkait dana tersebut, Pimpinan Pemeriksaan KN VI BPK RI Pius Lustrilanang, menegaskan agar pengelolaan dana ini benar-benar digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Ia pun berharap pimpinan lembaga dan daerah bisa bersinergi maksimal dan berkomunikasi efektif serta menyediakan database atau aplikasi pendukung pelaksanaan pemeriksaan. Hal itu diungkapkannya saat Entry Meeting  pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan sekaligus koordinasi pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2023 di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jumat 8 Maret 2024, di Auditorium Gedung Tower BPK RI Pusat, Jakarta.

Menurut Pimpinan Pemeriksaan KN VI BPK RI Pius Lustrilanang, ini merupakan proses awal dalam memulai pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta kesiapan pemerintah daerah bersangkutan.

Entry meeting merupakan bentuk komunikasi awal antara BPK selaku pemeriksa dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang akan diperiksa dengan tujuan untuk mewujudkan kesamaan persepsi terhadap proses serta pelaksanaan pemeriksaan. “LKPD merupakan perwujudan akuntabilitas dan keterbukaan dalam penggunaan anggaran negara sekaligus menunjukkan prestasi kerja dalam penggunaan anggaran,” katanya.

Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya hadir pada entry meeting ini. Yang mana Pemprov Bali sendiri telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sepuluh kali berturut-turut dari BPK.

Menurut Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya, opini WTP bukan tujuan akhir. Namun, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menjadi tujuan utama.“Kami bertekad, berupaya dan berharap agar opini WTP tersebut tetap berlanjut dan dapat dipertahankan,” kata Mahendra Jaya saat memberikan sambutan pada acara Entry Meeting Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2023 di Denpasar belum lama ini.

Pj Gubernur Mahendra Jaya dalam kesempatan tersebut, hadir bersama sejumlah Kepala Daerah se-Indonesia Tengah dan Timur yakni Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Tengah.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Suharti, Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Rizka Andalusia, Direktur Utama BPJS Kesehatan Bapak Ali Ghufron Mukti dan Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Arief Witjaksono Juwono Putro. Hadir pula mendampingi Pj Gubernur Bali, Kepala Inspektorat Provinsi Bali I Wayan Sugiada. (MBP)