Bupati Sanjaya Tekankan Pentingnya Transformasi Pelayanan Publik Melalui MPP
Penguatan Implementasi MPP dan Peresmian MPP TW 4 Tahun 2024.(Ist)
TABANAN, – baliprawara.com
Dalam upaya menghadirkan layanan publik yang lebih mudah, cepat, dan inklusif, Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Implementasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Peresmian MPP TW IV Tahun 2024 yang digelar secara virtual, Kamis, 12 Desember 2024. Acara tersebut dilaksanakan di Tabanan Command Center (TCC), Kominfo Tabanan, dan diikuti oleh jajaran pemerintah pusat dan daerah.
Menteri PANRB Rini Widyantini secara resmi meresmikan 42 MPP baru di Indonesia, termasuk MPP Kabupaten Tabanan, yang sebelumnya telah diresmikan pada akhir November 2024. “Hari ini bukan sekadar peresmian gedung, tetapi peluncuran harapan baru untuk pelayanan publik yang lebih baik,” ujar Menteri Rini dalam sambutannya.
MPP yang diresmikan bertujuan mempercepat integrasi layanan lintas sektor, termasuk pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD, dan swasta. Langkah ini diharapkan mampu mendorong efisiensi birokrasi serta memperkuat daya saing daerah dan nasional.
Bupati Sanjaya menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan publik di Tabanan. “Dengan adanya MPP, masyarakat Tabanan kini dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih mudah, baik secara langsung maupun daring. Kami berkomitmen mempercepat transformasi digital demi layanan yang lebih transparan dan inklusif,” tegasnya.
Pada acara tersebut, Bupati juga menandatangani prasasti digital sebagai simbol komitmen Kabupaten Tabanan untuk menghadirkan pelayanan yang lebih efisien. Kehadiran MPP di Tabanan diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam berbagai layanan, mulai dari administrasi hingga perizinan, tanpa terkendala geografis maupun sosial.
Hingga saat ini, sebanyak 272 MPP telah beroperasi di seluruh Indonesia, mencakup 53% wilayah kabupaten/kota. Provinsi Bali, termasuk Tabanan, menjadi salah satu daerah yang mendapat apresiasi atas keberhasilan membangun MPP secara digital.
Langkah ini dinilai menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi dan upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui layanan publik yang lebih responsif dan modern.(MBP)
