Vila Diduga Buang Air Backwash ke Tebing Pantai Labuan Sait, DLHK Turun Lakukan Pengecekan

MANGUPURA – baliprawara.com

Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pembuangan limbah oleh akomodasi wisata villa di kawasan Pantai Labuan Sait, Pecatu, Kuta Selatan, langsung ditindaklanjuti pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung. Tim dari DLHK turun langsung ke lokasi, Kamis 20 Februari 2025, untuk memastikan dampak pembuangan limbah yang dikabarkan sampai mengakibatkan tergerusnya tebing Pantai berpasir putih tersebut. Pada pengecekan lapangan tersebut, tim sudah mengambil sampel untuk kemudian diuji laboratorium.

Kepala Bidang (Kabid) Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLHK Badung, I Nyoman Sumantra mengungkapkan, sebelumnya pihaknya sudah dua kali mendatangi akomodasi wisata yang dimaksud. Saat pengecekan pertama, pengecekan belum bisa dituntaskan karena unit yang disasar masih terisi hunian.

Pengecekan kedua, kata dia, dilaksanakan pada Senin 17 Februari 2025. Hasilnya, diketahui bahwa akomodasi wisata tersebut memang benar melakukan pembuangan air ke arah tebing Pantai Labuan Sait. “Backwash air kolam renangnya langsung dibuang ke tebing pantai. Saya sudah langsung melihat kondisi pipa pembuangannya,” ungkapnya.

Kuat dugaan, hal itu telah dilakukan secara terus-menerus. Bahkan sedari awal beroperasinya akomodasi wisata bersangkutan. Namun karena sebelumnya vegetasi di sekitar pipa pembuangan masih bagus, maka aktivitas itu seolah luput dari perhatian masyarakat.

“Begitu kemudian tebing runtuh dan air mengucur deras, baru masyarakat menyadari kalau di sana ada limpasan air ke tebing,” bebernya.

Saat inspeksi lapangan kedua, kata Sumantra, juga telah dilakukan pengambilan sample air bersama-sama Unilab. Untuk kemudian diuji laboratorium, guna mengetahui apakah melebihi baku mutu atau tidak.

Selain pengecekan sampel, tim kata dia juga sudah meminta dokumen yang dimiliki. Namun sayangnya, pada saat itu pihak vila belum bisa menunjukkan dokumen lingkungannya. Yang ada hanya sebatas rekomendasi lingkungan.

Sumantra berharap, koordinasi lanjutan bersama Legal dari vila bersangkutan dapat segera dilakukan. Tentunya dengan secara lengkap membawa dokumen lingkungan dimiliki. Karena melalui dokumen itulah akan diketahui terjadi ketidaktaatan atau tidak.

“Kalau terbukti tidak taat, jelas kami akan lakukan penindakan berupa sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah,” ungkapnya sembari mengungkapkan bahwa menurut informasi yang ia terima, kejadian tersebut juga telah ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan desa adat setempat.

Di sisi lain, pihak vila juga diarahkan untuk segera melakukan pengolahan terhadap air backwash-nya. Yang mana hasil pengolahannya, kemudian dapat dimanfaatkan untuk menyiram tanaman. “Itu harus mereka lakukan dalam jangka pendek ini,” harapnya. (MBP1)