RS Ngoerah Kremasi 25 Jenazah Terlantar Termasuk 5 WNA
Sebanyak 25 jenazah terlantar, dikremasi, Selasa 2 September 2025.
MANGUPURA – baliprawara.com
Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof. Dr. I.G.N.. Ngoerah atau RS Ngoerah, kembali melakukan prosesi kremasi terhadap sebanyak 25 jenazah terlantar. Prosesi kremasi ini digelar selama dua hari dari 2–3 September 2025, di Krematorium Dharma Kerthi Dalem, Kerobokan, Badung.
Upacara ini, juga didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi Bali, melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A). Dari total 25 jenazah yang dikremasi, sebanyak 5 jenazah merupakan Warga Negara Asing (WNA).
Menurut Pelaksana tugas Direktur Utama RSUP Prof. Ngoerah, dr. I Wayan Sudana, M.Kes., untuk lima jenazah WNA tersebut, dua merupakan WNA Rusia, dua WNA Ukraina, dan satu merupakan WNA asal Australia.
Lebih lanjut dikatakan, semua jenazah terlantar ini, sebelumnya dititipkan di Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemulasaran RS Ngoerah. Dari total 25 tersebut, untuk jenazah terlama, tersimpan sejak tahun 2021, dan yang terbaru pada Juli 2025.
Semuanya kata dia, sudah mendapatkan surat pembebasan untuk dilakukan kremasi, baik dari kepolisian, dari Dinas Sosial, dan dari Konsulat Negara yang bersangkutan. Semua biaya kremasi ini dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Sosial PPA Provinsi Bali. Sedangkan untuk biaya perawatan baik saat menjadi pasien dan biaya perawatan dan biaya penyimpanan jenazah selama dititip di RS Ngoerah, untuk semua jenazah total sebesar Rp 3.585.888.350.-. “Nah itu kita bebaskan jadi bentuk CSR Rumah Sakit,” ucapnya.
Kepala Dinas Sosial P3A Provinsi Bali, dr. Anak Agung Sagung Mas Dwipayani, M.Kes., mengatakan, kremasi jenazah terlantar rutin digelar satu hingga dua kali setiap tahun. Menurutnya, koordinasi yang lebih cepat dengan RS Ngoerah dan kepolisian diperlukan agar jenazah tidak terlalu lama dititipkan di rumah sakit. Ke depan setiap jenazah yang sudah mendapat surat pembebasan, diharapkan bisa segera dikremasi agar tidak membebani rumah sakit, mengingat kapasitas penitipan terbatas. (MBP)
