Rembug Bersama Warga Jatiluwih, Bupati Sanjaya Serap Aspirasi
Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, Menerima Audiensi dari Perwakilan Masyarakat Jatiluwih, Penebel, Senin, 8 Desember 2025.(Ist)
TABANAN, – baliprawara.com
Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., menggelar pertemuan dengan perwakilan masyarakat Jatiluwih, Penebel, Senin, 8 Desember 2025. menyusul reaksi warga atas penyegelan 13 akomodasi wisata oleh Pansus TRAP DPRD Bali. Audiensi di Kantor Bupati Tabanan itu menjadi ruang dialog terbuka untuk menampung aspirasi terkait akses lahan dan keberlangsungan usaha masyarakat di kawasan WBD Jatiluwih.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Wakil Bupati I Made Dirga, Sekda, Asisten II, dan pimpinan OPD terkait. Hadir pula Bendesa Adat, Perbekel, Pekaseh, kelompok pedagang, pemilik warung, dan pelaku usaha lokal, menunjukkan kuatnya dukungan masyarakat terhadap upaya mencari solusi.
Perwakilan warga, Made Sutirta Yasa, menyampaikan beberapa aspirasi. Di antaranya, permohonan fasilitasi pemerintah terhadap keluhan pemilik akomodasi, restoran, dan warung yang sebagian besar merupakan petani lokal. Warga juga berharap bangunan yang telah berdiri sebelum Perda RT/RW 2023 tetap diizinkan beroperasi sebagai penunjang pariwisata, sementara pembangunan baru mengikuti aturan terbaru. Selain itu, masyarakat mengusulkan revisi ketentuan RT/RW khusus Desa Jatiluwih serta pelibatan subak dalam pengelolaan pariwisata.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Sanjaya mengapresiasi aspirasi warga. Ia menegaskan bahwa penyegelan menjadi kewenangan Pansus TRAP dan perlu dibahas bersama Pemerintah Provinsi Bali. Namun, Pemkab Tabanan tetap berkomitmen memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama petani Jatiluwih.
Sanjaya menyampaikan langkah konkret berupa penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi warga mulai 2026. Ia juga menegaskan peran Perusda Sanjayaning Singasana dalam menyerap hasil pertanian dan perkebunan Jatiluwih untuk menjaga ketahanan pangan serta memperkuat ekonomi petani.
“Subak Jatiluwih adalah warisan UNESCO yang harus dijaga dengan baik. Aturan memang harus ditegakkan, tetapi aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat juga wajib menjadi pertimbangan. Kita harus meramu semuanya agar masyarakat tetap menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri,” tegas Sanjaya.
Di akhir pertemuan, Bupati Sanjaya menegaskan komitmennya untuk segera berkoordinasi dengan Pansus TRAP dan Pemerintah Provinsi Bali agar aspirasi masyarakat Jatiluwih dapat ditindaklanjuti. Ia juga mengimbau masyarakat terus menyampaikan aspirasi dengan cara bijaksana dan menjaga suasana kondusif. “Tujuan kita adalah mencari solusi terbaik agar pariwisata berjalan, masyarakat terlindungi, dan aturan ditegakkan secara adil,” tutupnya.(MBP/r)
