KLH/BPLH Serahkan Perahu Karet ke Korem 163/Wira Satya, Perkuat Evakuasi Bencana dan Penanganan Sampah Laut di Bali

DENPASAR – baliprawara.com
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan komitmennya dalam memperkuat kapasitas mitigasi bencana sekaligus perlindungan lingkungan di Provinsi Bali. Komitmen tersebut diwujudkan melalui langkah kolaboratif dengan menyerahkan bantuan sarana pendukung berupa perahu karet kepada jajaran TNI yang bertugas di wilayah Bali, Sabtu 13 Desember 2025.

Bantuan ini diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan dan respons cepat dalam menghadapi berbagai situasi darurat, khususnya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan genangan air yang belakangan kerap terjadi akibat curah hujan tinggi. Selain itu, sarana tersebut juga diproyeksikan mendukung upaya perlindungan lingkungan pesisir yang selama ini menjadi perhatian bersama.

Penyerahan bantuan dilakukan secara resmi di Kantor Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara (Pusdal Balinusra). Dua unit perahu karet diserahkan kepada Komando Resort Militer (Korem) 163/Wira Satya sebagai bentuk dukungan konkret pemerintah pusat dalam memperkuat peran aparat di daerah.

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3, Hanifah Dwi Nirmala, yang mewakili Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH. Penyerahan ini menjadi simbol penguatan sinergi lintas sektor dalam menghadapi tantangan lingkungan dan kebencanaan di Bali.

Kegiatan penyerahan perahu karet ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat dan unsur strategis. Hadir dalam kesempatan tersebut Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana, jajaran Korem 163/Wira Satya, perwakilan BASARNAS, serta dinas lingkungan hidup dan badan penanggulangan bencana dari Provinsi Bali, Kota Denpasar, dan Kabupaten Badung. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan lembaga terkait dinilai menjadi kunci dalam menghadapi persoalan bencana dan lingkungan yang semakin kompleks.

Dalam sambutannya, Hanifah Dwi Nirmala menyampaikan bahwa bantuan perahu karet ini merupakan bentuk respons cepat KLH/BPLH terhadap kejadian banjir dan genangan yang terjadi di Bali dalam beberapa waktu terakhir. Curah hujan tinggi yang dipengaruhi perubahan kondisi lingkungan disebut menjadi faktor utama meningkatnya risiko bencana di wilayah tersebut.

Hanifah menegaskan bahwa peristiwa banjir yang terjadi menjadi pengingat pentingnya kesiapsiagaan serta kecepatan respons dalam penanganan bencana. Menurutnya, perlindungan masyarakat tidak dapat ditunda dan membutuhkan dukungan peralatan yang memadai serta koordinasi yang solid antarinstansi.

“Peralatan yang memadai dan koordinasi lintas lembaga sangat penting untuk melindungi masyarakat,” ujar Hanifah dalam sambutannya.
Perahu karet yang diserahkan diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Korem 163/Wira Satya dalam mendukung berbagai operasi kemanusiaan, terutama saat terjadi banjir yang memerlukan evakuasi warga dari wilayah terdampak. Keberadaan armada air menjadi krusial, terutama di daerah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Selain untuk evakuasi, sarana tersebut juga dinilai penting dalam mendukung operasi penyelamatan dan distribusi bantuan saat kondisi darurat. Dengan dukungan peralatan yang memadai, proses penanganan bencana diharapkan dapat berlangsung lebih cepat dan efektif.

Tidak hanya berfungsi dalam penanggulangan bencana, perahu karet ini juga memiliki peran strategis dalam mendukung penanganan sampah laut di Bali. Setiap tahun, terutama saat musim angin barat, pesisir Bali menghadapi lonjakan sampah kiriman yang terbawa arus laut.

Wilayah pesisir seperti Kuta, Kedonganan, Legian, Seminyak, Jimbaran, dan Sanur menjadi area yang paling terdampak. Sampah yang terdampar di kawasan tersebut umumnya berupa kayu, plastik, serta sisa material organik yang terbawa dari laut lepas.

Data yang dihimpun menunjukkan bahwa selama periode 23 Januari hingga 26 Februari 2025, total timbulan sampah laut yang berhasil dikumpulkan mencapai 1.274 ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 46 persen merupakan sampah organik, 45 persen sampah anorganik, dan 9 persen berupa sampah campuran.

Besarnya volume sampah tersebut menunjukkan perlunya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk armada air, agar proses pembersihan dapat dilakukan secara maksimal. Perahu karet memungkinkan petugas menjangkau area perairan dan pesisir yang sulit diakses dari darat.

Dalam upaya penanganan sampah laut, KLH/BPLH telah menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari TNI, Polri, Bendesa Adat, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali, hingga DLHK Kabupaten Badung. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui pembentukan Posko Penanganan Sampah Laut.
Keberadaan armada air menjadi salah satu kebutuhan utama dalam mendukung operasional posko tersebut. Dengan perahu karet, petugas dapat melakukan pembersihan sampah laut secara lebih cepat dan menjangkau titik-titik yang selama ini sulit ditangani.

KLH/BPLH berharap kerja sama dengan TNI, khususnya Korem 163/Wira Satya, dapat semakin memperkuat upaya menjaga ekosistem pesisir Bali. Sinergi ini diharapkan tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga pada keberlanjutan sektor pariwisata dan keselamatan masyarakat pesisir.

Hanifah juga menyoroti besarnya peran TNI dalam berbagai tugas kemanusiaan. Mulai dari evakuasi korban banjir hingga operasi pembersihan wilayah perairan, TNI dinilai memiliki kontribusi signifikan dalam membantu masyarakat.

“Kami menyadari besarnya peran TNI dalam tugas-tugas kemanusiaan, mulai dari evakuasi banjir hingga operasi pembersihan wilayah perairan. Semoga perahu karet ini dapat mendukung tugas Korem 163/Wira Satya dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Bali,” ungkap Hanifah.

Melalui dukungan sarana ini, KLH/BPLH berharap aparat di lapangan dapat bekerja lebih efektif dalam menjalankan tugasnya. Bantuan tersebut juga diharapkan menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana dan risiko lingkungan.

KLH/BPLH menegaskan akan terus memperkuat kerja sama lintas sektor dalam menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di berbagai daerah, termasuk Bali. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan perlindungan masyarakat dari berbagai risiko lingkungan yang semakin dinamis. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan upaya mitigasi bencana dan perlindungan lingkungan dapat berjalan lebih terintegrasi dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. (MBP)