Arus Balik Libur Lebaran, Disdukcapil Denpasar Perketat Pengawasan Pintu Masuk dan Kantong Penduduk non Permanen

DENPASAR – baliprawara.com

Libur lebaran hari raya Idul Fitri 1445 H, identik dengan mobilitas penduduk yang mudik ke kampung halaman. Mobilitas penduduk ini, biasanya memadati arus lalu lintas darat, laut, dan udara.

Setelah usainya libur lebaran, mobilitas penduduk dipastikan kembali terlihat saat arus balik lebaran. Untuk di Kota Denpasar, arus balik melalui pelabuhan Benoa akan menjadi atensi dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Denpasar. Yang mana, untuk memastikan kelengkapan administrasi kependudukan, mereka yang datang melalui jalur laut ini, akan dilakukan penertiban administrasi kependudukan.

Menurut Kepala Disdukcapil Denpasar, Dewa Gde Juli Artabrata,kegiatan penertiban penduduk pendatang (Duktang) pasca Lebaran, memang menjadi agenda rutin yang dilakukan. “Penertiban administrasi kependudukan ini, untuk mengantisipasi dan menghindari adanya warga yang masuk Kota Denpasar tanpa dilengkapi dengan identitas kependudukan,” kata Artabrata, Minggu 14 April 2024.

Termasuk juga pengecekan penduduk pendatang dan lokasi tinggal selama berada di Kota Denpasar. Sehingga, para duktang ini, memiliki kepastian tujuan saat datang ke Kota Denpasar. Sementara untuk kepastian jadwal kedatangan kapal penumpang yang akan bersandar di pelabuhan Benoa, pihaknya akan  lakukan koordinasi dengan pihak terkait di Pelabuhan Benoa.

Terkait penertiban duktang, selain dilakukan di pintu masuk pelabuhan, dari Disdukcapil, juga bekerjasama dengan pihak desa/kelurahan untuk melakukan pendataan yang menyasar kantong-kantong penduduk non permanen. Untuk tertib administrasi terhadap duktang, pihaknya mengimbau bagi masyarakat yang akan kembali ke Denpasar, agar melengkapi diri dengan identitas diri dan kepastian tujuan.

“Kami mengimbau kepada Duktang yang akan kembali ke Kota Denpasar, agar melengkapi diri dengan identitas kependudukan. Sehingga nantinya bisa dipastikan bahwa penduduk yang tinggal di Kota Denpasar, sesuai dengan regulasi dan memiliki dokumen yang diperlukan, sehingga akan lebih mudah memonitor dan mengontrolnya,” ucapnya. (MBP)