Atasi Perubahan Iklim, Presiden Jokowi Harap IPU Bersama Pemerintah Mobilisasi Aksi Konkret

MANGUPURA – baliprawara.com

Isu perubahan iklim, sering dibicarakan dan diputuskan di dalam berbagai pertemuan global namun aksi lapangannya belum kelihatan. Termasuk juga pada pertemuan The 144th Assembly Of The International Parliamentary Union (IPU) atau sidang Majelis Uni Antar-Parlemen Ke-144 dan Sidnang terkait lainnya, yang dibuka secara resmi Presiden Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Minggu 20 Maret 2022, di Bali International Convention Centre (BICC), Badung, Bali. 

Terkait perubahan iklim, Presiden Jokowi mencontohkan terkait transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan, dari energi batubara masuk ke renewable energy. Hal itu kata Presiden, memang kelihatannya mudah, tetapi dalam praktiknya itu adalah sesuatu yang yang sangat sulit di lapangan, utamanya bagi negara-negara berkembang.

Lebih lanjut Kepala Negara pun menekankan tiga hal yang perlu dimobilisasi dalam mengatasi perubahan iklim. “Pendanaan iklim, ini harus segera kita selesaikan, yang kedua investasi dalam rangka renewable energy, kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan transfer teknologi. Kalau ini tidak riil dilakukan, sampai kapanpun saya pesimis, bahwa yang namanya perubahan iklim ini betul-betul tidak bisa kita cegah,” ujarnya.

Presiden mengungkapkan Indonesia memiliki potensi untuk energi terbarukan yang sangat besar, mulai dari hydropower, geotermal, angin, arus bawah laut, hingga yang berasal dari energi matahari. Namun, lanjut Presiden, pengembangan energi terbarukan tersebut membutuhkan investasi yang besar, transfer teknologi, dan pendanaan iklim global yang betul-betul serius didukung oleh internasional. “Kalau itu hanya kita bicarakan dari tahun ke tahun dan tidak ada mobilisasi, tidak ada keputusan, saya pesimis, bahwa yang namanya perubahan iklim ini betul-betul tidak bisa kita cegah sama sekali,” tandasnya.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan parlemen di negara anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) atau Uni Antar-Parlemen mampu memobilisasi kebijakan dan aksi konkret dalam mengatasi perubahan iklim. “Saya sangat menghargai apabila seluruh parlemen yang ada di negara-negara anggota IPU bisa memobilisasi bersama-sama dengan pemerintah, sehingga muncul sebuah keputusan, muncul sebuah aksi yang betul-betul nyata dan konkret sehingga bisa dilaksanakan di lapangan,” ujarnya.

Untuk diketahui, IPU adalah organisasi internasional untuk parlemen di dunia. Didirikan pada tahun 1889, organisasi ini memiliki 179 anggota lembaga parlemen dan 13 anggota asosiasi. IPU memiliki misi untuk mempromosikan kepemimpinan dan proses politik yang demokratis, bekerja dengan parlemen dan anggota parlemen untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi rakyat.

IPU Assembly adalah satu-satunya forum global yang mengumpulkan anggota parlemen dari seluruh dunia untuk membahas dan mendorong berbagai agenda internasional yang menjadi kepentingan bersama. Melalui forum ini, anggota parlemen yang merepresentasikan kepentingan masyarakat, akan mengadopsi resolusi-resolusi kritis terkait keamanan, demokrasi, sosial, ekonomi, dan pembangunan yang dihadapi saat ini dan di masa depan.

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Presiden IPU Duarte Pacheco, Sekretaris Jenderal IPU Martin Chungong, para Ketua Parlemen Anggota IPU, dan delegasi negara-negara anggota IPU. (MBP)