AWGIPC ke-78 Berlangsung di Bali, Indonesia Gaungkan Pentingnya Keadilan Royalti Digital bagi Kreator ASEAN
Pertemuan ke-78 ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) di Hotel Padma Legian, Bali pada 6 – 10 April 2026.
LEGIAN, BALI – baliprawara.com
Pertemuan ke-78 ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) berlangsung di Hotel Padma Legian, Bali pada 6 – 10 April 2026. Dalam pertemuan tersebut Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan keadilan royalti musik di era digital bagi kawasan Asia Tenggara.
”Sebagai tuan rumah, Indonesia memanfaatkan forum strategis ini untuk mendorong tata kelola kekayaan intelektual yang lebih adil dan berkelanjutan di tengah pesatnya transformasi digital. Pertemuan ke-78 AWGIPC ini menegaskan komitmen ASEAN dalam memperkuat ekosistem kekayaan intenteletual (KI) sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi kawasan. Indonesia, sebagai tuan rumah, mengambil peran aktif dalam mendorong isu strategis global, khususnya terkait keadilan dan transparansi dalam tata kelola KI di era digital,” ujar Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum, Hermansyah Siregar, Senin (6/4/2026) saat memberikan sambutan dalam acara pembukaan AWGIPC ke-78.
Dikatakan, isu keadilan royalti digital merupakan tantangan bersama negara-negara berkembang, termasuk di kawasan ASEAN yang membutuhkan solusi kolektif. Hal ini menjadi latar belakang Indonesia dalam mengajukan Instrumen Internasional yang mengikat secara
hukum mengenai Tata Kelola Royalti Hak Cipta di Lingkungan Digital (Legally Binding
Instrument on the Governance of Copyright Royalty in the Digital Environment) atau
Proposal Indonesia. “Dengan mengambil peran Strategy Initiatives sebagai bentuk dukungan atas 2030 ASEAN Intellectual Property Action Plan, Indonesia mengajukan proposal strategis untuk memperbaiki kesejahteraan para pemilik KI, khususnya hak cipta. Hal ini sejalan dengan upaya bersama memajukan ekonomi regional,” kata Hermansyah.
Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi digital melalui layanan streaming telah
menciptakan kesenjangan struktural global yang berdampak langsung pada kreator.
Permasalahan ini menjadi semakin kompleks seiring belum optimalnya sistem distribusi
royalti di tingkat global. “Transformasi digital menghasilkan nilai besar, namun juga memunculkan masalah kurangnya transparansi, fragmentasi metadata, dan remunerasi yang tidak proporsional, terutama bagi kreator dari negara berkembang,” lanjutnya.
Menurut Hermansyah, proposal Indonesia bertujuan memperkuat keadilan, transparansi,
dan akuntabilitas dalam ekosistem royalti global yang semakin kompleks. Prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat menjadi fondasi tata kelola yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. ”Tata kelola royalti harus berlandaskan transparansi dan data yang andal, mampu beradaptasi dengan inovasi termasuk kecerdasan buatan, serta didorong melalui forum internasional yang tepat,” tegasnya.
Dalam konteks regional, Indonesia juga mendorong ASEAN untuk mengambil peran lebih aktif dalam membentuk standar global terkait tata kelola royalti digital. Upaya ini dilakukan melalui penguatan kerja sama dan dialog antarnegara anggota. “Kreativitas bersifat global dan pasar digital juga global, sehingga tata kelola royalti harus
bergerak menuju kerja sama global yang lebih adil,” ujar Hermansyah.
Peluncuran ASPEC+
Selain mengangkat isu keadilan royalti, pertemuan AWGIPC ke-78 juga menjadi momentum
penting bagi penguatan kerja sama teknis di bidang paten melalui peluncuran ASEAN Patent Examination Co-operation Plus (ASPEC+). Inisiatif ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan paten di kawasan ASEAN.
“ASPEC+ akan menghasilkan laporan paten yang lebih selaras dan linimasa yang pasti,
sehingga memberikan kepercayaan lebih besar bagi pelaku usaha untuk memperluas bisnis
di kawasan ASEAN,” jelas Hermansyah.
Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi, Yasmon menyampaikan,
penyelenggaraan AWGIPC ke-78 merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi
regional di bidang kekayaan intelektual. Forum ini juga menjadi wadah untuk menyelaraskan berbagai kebijakan strategis antarnegara ASEAN.
“Pertemuan ini bertujuan mengoordinasikan implementasi program kerja sama kekayaan
intelektual di Asia Tenggara guna menciptakan ekosistem inovasi yang kompetitif dan terintegrasi,” ujar Yasmon.
Yasmon menambahkan bahwa AWGIPC menjadi ruang strategis untuk meningkatkan
standar layanan serta memperkuat kolaborasi internasional. Hal ini penting untuk menjawab tantangan kekayaan intelektual di era digital yang terus berkembang.
“Forum ini menjadi wadah bagi negara anggota untuk mengevaluasi rencana aksi regional,
menyelaraskan standar administrasi, dan memperkuat kerja sama teknis dengan mitra
internasional,” lanjut Yasmon.
Sebagai tuan rumah, Indonesia juga memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat diplomasi kekayaan intelektual melalui promosi produk indikasi geografis khas Bali. Langkah ini menunjukkan bahwa perlindungan KI tidak hanya berdampak pada inovasi, tetapi juga pada penguatan ekonomi lokal dan identitas budaya di kawasan ASEAN.
Melalui kepemimpinan aktif dalam AWGIPC, Indonesia menempatkan isu keadilan royalti digital sebagai agenda strategis kawasan. Upaya ini diharapkan dapat mendorong terciptanya ekosistem kekayaan intelektual ASEAN yang lebih adil, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi para kreator dan pelaku industri kreatif.
Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 73 perwakilan kantor kekayaan intelektual negara anggota ASEAN serta mitra dialog. Berbagai agenda strategis dibahas untuk memperkuat ekosistem kekayaan intelektual yang adaptif dan inklusif di kawasan.(MBP2)
