Badung Lakukan Efisiensi dan Prioritaskan Belanja Untuk Urusan Wajib Hindari Defisit
MANGUPURA – baliprawara.com
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta didampingi Wakil Bupati I Ketut Suiasa dan Sekretaris Daerah I Wayan Adi Arnawa memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021 bertempat di Ruang Kriya Gosana Puspem Badung, Jumat (28/5). Rapat diikuti langsung oleh Kepala OPD dan Camat serta diikuti secara daring via zoom meeting oleh Lurah dan Perbekel ini, dengan tujuan untuk menyamakan persepsi, menyatukan langkah-langkah serta terus melakukan upaya-upaya terobosan dalam menghadapi berbagai tantangan serta permasalahan yang terjadi pada situasi saat ini.
Bupati Giri Prasta menyampaikan bahwa di tengah situasi pandemi Covid-19 yang berimbas sangat besar terhadap kondisi perekonomian daerah, sehingga perlu dilakukan langkah evaluasi dan koreksi atas pelaksanaan APBD tahun 2021. Untuk itu dari sisi belanja, Bupati menginstruksikan kepada Sekda melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan koordinasi melibatkan seluruh perangkat daerah.
Hal ini kata dia, dalam rangka mengevaluasi seluruh program atau kegiatan yang kemungkinan masih dapat dilaksanakan dengan tetap memprioritaskan belanja pada penyelenggaraan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar atau urusan-urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemda. Pihaknya meminta agar dilakukan rasionalisasi atas belanja yang masih dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah terhitung pelaksanaannya mulai bulan juni 2021. Hal yang sama juga wajib dilakukan oleh seluruh jajaran yang ada di pemerintahan desa atau kelurahan yang ada di Kabupaten Badung. “Saya minta kepada Dinas PMD serta seluruh camat agar melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian sesuai kewenangannya masing-masing,” tegasnya.
Bupati Giri Prasta juga menginstruksikan agar OPD mengupayakan tetap mengedepankan efisiensi dan melakukan pengendalian seluruh belanja agar tidak terjadi defisit pada akhir pelaksanaan APBD tahun 2021. Kepada seluruh perangkat daerah juga tidak diperkenankan untuk merealisasikan belanja sebelum ada kepastian.
“Atas kebijakan tersebut, agar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan atau norma yang berlaku, serta disesuaikan dalam Perubahan APBD tahun 2021 serta Perbup tentang Perubahan Penjabaran APBD,” perintahnya.
Dari sisi pendapatan daerah, Bupati minta kepada Bapenda beserta seluruh perangkat daerah penghasil agar melakukan penghitungan kembali atas proyeksi pendapatan sehingga dapat diyakini bahwa target yang ditetapkan akan dapat terpenuhi dalam tahun 2021. “Saya bersama dengan Wakil Bupati serta jajaran terkait telah melakukan langkah-langkah monitoring, evaluasi serta pengendalian atas berbagai dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan APBD termasuk menerima masukan, usul, saran dari berbagai pihak dan selanjutnya telah dirangkum sebagai bahan pertimbangan sekaligus catatan koreksi sebagai direktif atau arahan sekaligus instruksi yang wajib ditindaklanjuti oleh Sekda beserta seluruh jajaran perangkat daerah di Kabupaten Badung,” katanya.
Pada kesempatan itu Giri Prasta juga menyampaikan apresiasi, penghargaan serta terima kasih kepada perangkat daerah atas berbagai prestasi, dedikasi, loyalitas serta tanggung jawab yang telah diberikan kepada pemerintah daerah, sehingga Kabupaten Badung tetap dapat menjadi barometer dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Bali. “Saya berharap, hal ini tetap dapat dipertahankan tidak saja untuk sekarang namun juga pada masa-masa yang akan datang,” ujarnya.
Sedangkan dalam rangka menjaga kondusifitas kerja pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, Bupati minta agar seluruh pimpinan dapat memberikan informasi yang sejelas-jelasnya sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan ini dan memberikan pemahaman atas kondisi yang tentu semuanya sangat tidak diharapkan. “Tetap jaga kebersamaan, mudah-mudahan situasi pandemi ini bisa cepat berlalu, sehingga upaya pemulihan juga akan dapat kita lakukan dalam waktu segera,” harapnya. (MBP)
