Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Badung, Gelar Pembinaan dan Advokasi PBJ

MANGUPURA – baliprawara.com

Pemerintah Kabupaten Badung melalui Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Badung, kembali menggelar Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Kegiatan ini menyasar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Tugas Pekerjaan Konstruksi, dan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang / Jasa, di Ruang Rapat Inspektorat Kabupaten Badung, Selasa 2 April 2024.

Pembinaan dan Advokasi yang sebelumnya juga sempat digelar pada 27 Maret 2024 ini, dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Pengadaan Barang dan Jasa khususnya terkait Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Konstruksi, Preferensi Harga, serta E-Katalog Konstruksi.

Kegiatan ini dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ida Bagus Gede Arjana, Direktur Pengembangan Pasar Digital Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (LKPP), Yulianto Prihandoyo, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Tugas PPK di 8 Perangkat Dinas Pengampu Kegiatan Konstruksi dan Jabatan Fungsional Pengelola di Bagian PBJ Badung.

Dalam sambutan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ida Bagus Gede Arjana menyampaikan, pengadaan barang dan jasa, diharapkan melalui katalog elektronik, apabila sudah ada barang atau jasa di pasar katalog elektronik. Apabila belum tersedia, barulah dipilih metode pengadaan lain melalui penunjukan langsung, pengadaan langsung, tender cepat, dan tender.

Pihaknya menegaskan, PBJ melalui katalog elektronik harus memperhatikan terpenuhinya prinsip pengadaan. Prinsip pengadaan khususnya prinsip bersaing dan adil harus mendapat ruang yang memadai dalam PBJ katalog elektronik. Langkah yang perlu diambil para insan PBJ dalam memenuhi prinsip tersebut adalah memilih metode mini kompetisi dalam pelaksanaannya. Meskipun pada tahap saat ini masih diizinkan metode negosiasi, namun metode ini diduga menghilangkan prinsip bersaing dan prinsip adil dalam PBJ.

“Kita ingin ke depan agar apa yang dipersyaratkan dalam pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi target-target persentase belanja barang dan jasa itu dapat terpenuhi apabila dipahami perhitungan tingkat kandungan produksi dalam negeri terhadap produk jasa konstruksi yang akan kita butuhkan. Atau, disiapkan oleh penyedia, karena sebagian besar untuk paket-paket pekerjaan dari tahun-tahun sebelumnya sampai tahun 2023 ini yang besar itu adalah paket pekerjaan konstruksi,” ujarnya.

Sementara itu Direktur Pengembangan Pasar Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah ( LKPP) Yulianto Prihhandoyo mengapresiasi Pemkab Badung yang telah memfasilitasi kegiatan tersebut. “Penting hari ini kami bisa menyampaikan update kebijakan LKPP pusat dan sekaligus tadi kami banyak mendengar kesulitan-kesulitan yang didapat temen-temen PBJ di Pemkab Badung. Informasi ini tentu penting bagi kami untuk kami formulasikan kedepan bisa kami cari solusinya,” ujarnya. (MBP)