Bahas Realisasi Bandara Buleleng, Sejumlah Tokoh Gelar Pertemuan di Denpasar
DENPASAR – baliprawara.com
Rencana pembangunan Bandara Bali Utara kembali menjadi sorotan. Hingga saat ini, proyek yang digagas untuk berdiri di wilayah Kabupaten Buleleng tersebut belum juga memasuki tahap pembangunan fisik, meskipun berbagai proses administratif dan politik disebut telah ditempuh.
PT Bandara Bali Utara (BIBU) pun menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh puri dan masyarakat di Denpasar, Kamis 12 Februari 2026, guna membahas kelanjutan proyek strategis tersebut. Pertemuan berlangsung di Puri Jambe, Denpasar, dan dihadiri berbagai tokoh di Bali.
Di antaranya Penglingsir Puri Buleleng Anak Agung Ugrasena, Penglingsir Puri Blahbatuh Anak Agung Kakarsana, Puri Agung Petak Cokorde Dibya, Direktur Utama PT BIBU Erwanto Hari Wibowo, mantan Wakil Bupati Buleleng Gede Wardana, Ketut Mister, Gede Mahaputra, Jro Mangku Badra, serta tuan rumah Penglingsir Puri Jambe Anak Agung Rai Iswara yang dipandu Made Sutadana.
Dorongan percepatan pembangunan bandara kembali mengemuka setelah lebih dari satu tahun janji Presiden Prabowo Subianto saat kampanye yang menyatakan akan membangun bandara di Buleleng jika terpilih, belum terealisasi hingga kini.
Penglingsir Puri Jambe, Anak Agung Rai Iswara dalam kesempatan itu menyampaikan tiga poin utama sebagai sandaran agar pembangunan bandara dapat segera diwujudkan.
Pertama, pembangunan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, terkait pendanaan. Ia menegaskan agar jangan sampai rekomendasi pembangunan telah keluar, namun dukungan dana tidak tersedia.
Ketiga, proyek tersebut harus memenuhi standar kewajaran, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaannya.
Ketut Mister, selaku tokoh asal Buleleng, turut mempertanyakan mengapa proyek yang diklaim telah melalui berbagai tahapan justru mengalami stagnasi. Ia menyatakan keyakinannya bahwa mayoritas masyarakat Buleleng mendukung pembangunan bandara tersebut.
“Saya yakin kalau diadakan polling tentang apa perlu Buleleng punya bandara, pasti 95 persen setuju karena dengan dibangun bandara di Bali Utara akan berdampak terhadap perekonomian Buleleng,” ujarnya sembari mengaku kalau hingga kini belum mengetahui secara pasti lokasi penetapan lokasi (penlok), baik di wilayah barat maupun timur Buleleng.
Pandangan serupa juga disampaikan pemerhati pariwisata asal Legian, Jro Mangku Badra. Ia menilai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Tuban, Badung, sudah mengalami kelebihan kapasitas.
“Bandara Ngurah Rai sudah sangat krodit sekali untuk menerima jumlah wisatawan yang terus meningkat dari tahun ke tahun ke Bali dan pesawat yang berbadan lebar sehingga perlu ada bandara baru yang bisa menampung pesawat berbadan lebar seperti boeing 330 dan 380,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung opsi pembangunan di laut yang dinilai memiliki peluang lebih besar dibandingkan di darat, mengingat berbagai tantangan dan kendala yang mungkin dihadapi.
Selain itu, ia menekankan pentingnya konektivitas antar bandara untuk kondisi darurat, termasuk akses jika terjadi kecelakaan. Infrastruktur pendukung seperti hotel untuk kru pesawat juga disebut perlu dipersiapkan.
Anak Agung Ugrasena dari Puri Buleleng menyampaikan bahwa gagasan pembangunan bandara di wilayah tersebut bukanlah hal baru. Ia menyebut ide tersebut telah muncul sejak era Presiden Soekarno, ketika ibu kota Bali dipindahkan ke Badung sehingga lokasi bandara berpindah ke Tuban, Badung.
Ia juga mengingat kembali peristiwa Konferensi APEC 2013 di Bali pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu, sejumlah tamu negara disebut harus memarkir pesawat di Lombok dan Surabaya karena keterbatasan kapasitas Bandara Ngurah Rai.
Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan masukan agar Bali memiliki bandara tambahan.
Ia menambahkan bahwa Presiden SBY saat itu telah memerintahkan Gubernur Mangku Pastika untuk melakukan kajian pembangunan bandara baru. Dari hasil kajian, lokasi di Kubutambahan disebut telah menjadi penetapan lokasi.
Mantan Wakil Bupati Buleleng periode 2002–2007, Gede Wardana, menilai keberadaan Bandara Buleleng sangat penting untuk menyeimbangkan pembangunan antara Bali Selatan dan Bali Utara.
Ia menyebut masyarakat Buleleng perlu terus menyuarakan aspirasi tersebut hingga proyek benar-benar terwujud.
Menanggapi berbagai pertanyaan dan masukan, Direktur Utama PT BIBU Erwanto Hari Wibowo menyampaikan bahwa proses pembangunan disebut masih berjalan. Ia mengungkapkan bahwa pada 13 Februari 2025, Presiden Prabowo menerima PT BIBU bersama para penglingsir puri se-Bali.
Dalam pertemuan tersebut, disebutkan kembali komitmen pembangunan bandara di Buleleng.
Erwanto juga menyatakan pendanaan proyek telah disiapkan investor dari China senilai 3 miliar dolar AS.
“Saya mendampingi Bapak Prabowo ke Cina untuk tanda tangan dengan investor dari Cina di KBR Indonesia di Cina,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa saat ini telah terbit Peraturan Presiden terkait pembangunan jalan tol yang menghubungkan Kubutambahan, Singapadu, Kintamani, Bangli hingga Denpasar. Namun demikian, pihaknya masih menunggu proses ground breaking serta terbitnya penetapan lokasi yang belum kunjung keluar.
Erwanto menyebut para penglingsir puri se-Bali bahkan telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden untuk menanyakan waktu pelaksanaan ground breaking. (MBP)
