Bangun Restorasi Mangrove Inklusif, HWDI Bali Gelar Pelatihan GEDSI di Desa Tuwed

DENPASAR – baliprawara.com
Upaya memperkuat restorasi mangrove berbasis masyarakat terus dikembangkan dengan pendekatan yang lebih menyeluruh. Tidak hanya menitikberatkan pada pemulihan ekosistem pesisir, program ini juga diarahkan untuk memastikan keadilan sosial serta keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas.

Komitmen tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan Pelatihan Prinsip Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion (GEDSI), bersama kelompok masyarakat Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan kapasitas masyarakat desa agar mampu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan inklusif.

Pelatihan ini berlangsung selama dua hari, 28–29 Januari 2026, bertempat di Nirwana Garden Bali, Jembrana. Peserta berasal dari berbagai unsur masyarakat desa, mulai dari perangkat desa, kelompok tani hutan, organisasi kepemudaan, hingga kelompok perempuan dan disabilitas yang selama ini terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan kawasan mangrove.

Pelatihan GEDSI ini diselenggarakan sebagai respons atas masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip inklusi sosial dalam program lingkungan. Padahal, keterlibatan aktif perempuan dan penyandang disabilitas dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan hutan mangrove di tingkat desa.

Dalam konteks Desa Tuwed, program restorasi mangrove yang didukung oleh The Asia Foundation telah berjalan dengan melibatkan masyarakat setempat. Namun demikian, partisipasi kelompok rentan dinilai belum optimal. Tantangan tersebut muncul akibat minimnya pemahaman tentang kesetaraan gender, aksesibilitas, serta hak-hak penyandang disabilitas dalam proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam.

Melalui pelatihan ini, HWDI Provinsi Bali berupaya mendorong perubahan cara pandang masyarakat agar pengelolaan mangrove tidak hanya berfokus pada aspek ekologis, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial. Prinsip GEDSI diperkenalkan sebagai pendekatan yang memastikan semua pihak memiliki kesempatan yang setara untuk terlibat, berkontribusi, dan memperoleh manfaat dari program restorasi mangrove.

Sesi pertama pelatihan difokuskan pada pengenalan konsep dasar gender dan GEDSI. Peserta diajak memahami perbedaan antara gender dan jenis kelamin, serta bagaimana konstruksi sosial dapat memengaruhi peran dan kesempatan individu dalam masyarakat. Selain itu, dibahas pula pentingnya pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas dalam tata kelola hutan mangrove.

Materi selanjutnya mengulas praktik tata kelola hutan yang berkeadilan, termasuk berbagai bentuk ketidakadilan sosial yang kerap muncul dalam pengelolaan sumber daya alam. Peserta diperkenalkan pada tantangan aksesibilitas yang dihadapi penyandang disabilitas, baik dari sisi fisik, informasi, maupun partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Tidak hanya bersifat konseptual, pelatihan ini juga membahas strategi pelibatan inklusif melalui peningkatan kapasitas, pemanfaatan teknologi yang ramah disabilitas, serta penguatan kolaborasi multipihak. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola mangrove yang lebih terbuka dan adaptif terhadap kebutuhan seluruh kelompok masyarakat.

Pelatihan GEDSI diikuti oleh sekitar 50 peserta yang mewakili berbagai unsur di Desa Tuwed. Mereka berasal dari perangkat Desa Tuwed, Kelompok Tani Hutan Lindu Segara Tanjung Pasir, Karang Taruna, PKK, Kelompok Wanita Hutan Desa Tuwed, kelompok disabilitas, serta perwakilan HWDI Provinsi Bali dan Kabupaten Jembrana.

Selama dua hari pelaksanaan, peserta mendapatkan pemahaman mengenai konsep GEDSI, bentuk-bentuk ketidakadilan sosial dalam tata kelola mangrove, serta contoh praktik baik pengorganisasian komunitas yang inklusif. Diskusi dan lokakarya dirancang untuk mendorong partisipasi aktif peserta agar materi yang disampaikan dapat dipahami dan diterapkan sesuai konteks desa.

Salah satu peserta, Ni Luh Mariani yang merupakan Klihan Dinas Banjar Puseh Desa Tuwed sekaligus Wakil Ketua PKK Desa Tuwed, menyampaikan pengalamannya mengikuti pelatihan tersebut. “Menurut saya, adanya GEDSI itu sangat penting sekali karena kami mendapatkan banyak pengetahuan baru. Saya sendiri merasa sangat antusias melihat semangat dari HWDI,” ujarnya.

Ni Luh Mariani berharap nilai-nilai GEDSI yang diperoleh selama pelatihan dapat diterapkan secara lebih luas di lingkungan desa. Ia menilai pemahaman mengenai kesetaraan dan inklusi perlu disebarluaskan agar dapat membentuk pola pikir baru di masyarakat.
“Ilmu dan pengalaman dari pelatihan ini akan saya tularkan ke masyarakat, terutama anak-anak dan remaja,” harapnya.

Selain itu, ia juga membuka peluang untuk kerja sama berkelanjutan antara desa dan HWDI. Menurutnya, sinergi lintas pihak sangat dibutuhkan untuk memperkuat berbagai program pemberdayaan masyarakat.
“Harapannya, ke depan kita bisa terus bersinergi dengan HWDI, tidak hanya dalam kegiatan mangrove, tetapi juga kegiatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

Pelatihan GEDSI ini diharapkan mampu mendorong perubahan sikap dan praktik di tingkat desa, khususnya dalam memberikan ruang yang lebih setara bagi perempuan dan penyandang disabilitas untuk berkontribusi. Dengan meningkatnya pemahaman tentang inklusi sosial, pengelolaan mangrove di Desa Tuwed diharapkan dapat berjalan lebih kuat dan berkelanjutan.

Penerapan prinsip GEDSI dinilai dapat memperkuat fondasi restorasi mangrove yang tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara inklusif. Dengan demikian, restorasi mangrove tidak sekadar menjadi program lingkungan, melainkan juga bagian dari pembangunan sosial yang berkeadilan. (MBP)