Banjir di Jimbaran, Wabup Suiasa Akan Bahas Terkait Penanganan Permanen Jangka Panjang
MANGUPURA – baliprawara.com
Banjir akibat Genangan air setinggi lebih dari 50 cm di jalan Bypass Ngurah Rai Jimbaran-Nusa Dua, di titik simpang kampus Unud hingga SLB B Pembina Tingkat Nasional (PTN) Negeri Jimbaran, Senin (8/3) pagi langsung diatensi oleh Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa. Untuk membantu mengurai banjir, Wabup Suiasa meminta pihak Dinas PUPR Badung untuk menerjunkan sebanyak 2 alat pompa penyedot air milik dan dibantu 1 mesin pompa dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida.
Selain turun langsung memantau penanganan di Bypass Ngurah Rai, pihaknya juga memantau dampak banjir ke rumah penduduk sekitar, seperti di lingkungan jalan Uluwatu I dan II Jimbaran. Turut mendampingi pemantauan, Camat Kutsel Ketut Gede Arta, Lurah Jimbaran, Ketut Rimbawan dan Danru Satpol PP BKO Kutsel, Wayan Suharyana.
Menurut Wabup Suiasa, dari hasil pemantauan kondisi di lapangan, kondisi banjir disebabkan oleh intensitas hujan yang cukup deras mengguyur kawasan tersebut. Hal itu membuat volume air hujan meningkat, baik dari arah hulu maupun dari timur. Peningkatan volume air hujan tersebut membuat drainase menjadi kurang mampu menyalurkan air hujan, dan meluap hingga ke jalan raya. Hal itu diperparah dengan faktor sedimentasi dan sampah yang menyumbat saluran drainase.
Berkaca dari kondisi tersebut, pihaknya menilai diperlukan suatu analisis secara komprehensif, menyeluruh dan dilihat titik krusial yang memicu terjadinya banjir tersebut. Adapun yang menjadi perhatikan pihaknya adalah bagaimana membuat ruas pemecah alur air yang ada. Sehingga kedepannya kondisi air hujan bisa cepat terurai dan tidak sampai menimbulkan banjir. Selain itu pihaknya mengaku juga memikirkan terkait analisa dari sisi lebaran sungai.
Dengan demikian maka air yang tertampung di dalam sungai nantinya bisa lebih banyak dan tidak terlalu cepat meluber ke jalan. Termasuk penanganan faktor sedimentasi di daerah alur sungai dan kondisi sampah yang menyumbat drainase. “Jadi kondisi di hulu dan hilir ini akan dipikirkan kedepannya. Percepatan penanganan kondisi banjir ini agar tidak berlarut, apalagi ini terjadi di jalan utama dan jalur pariwisata. Ini akan kita atensi serius,” katanya saat ditemui di lokasi.
Karena jalan bypass Ngurah Rai berstatus jalan nasional, dari sisi kewenangan kata dia merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat. Kendati demikian, pihaknya mengaku akan mengkoordinasikan hal itu dengan pihak Pelaksana Jalan Nasional, Balai Wilayah Sungai maupun PUPR provinsi. “Nanti kita akan satukan persepsi dan buat kajian analisa komprehensif penanganan bersama. Sebab penanganannya harus bersifat permanen dalam jangka panjang, bukan jangka pendek. Kita akan perintahkan Dinas PUPR untuk melakukan kajian analisa secepatnya,” pungkasnya.
Sebagai jangka pendek, pihaknya di kabupaten mengaku akan menyiagakan mesin pompa penyedot air di lokasi terkait. Bahkan kedepannya jumlah alat itu akan semakin diperbanyak. Selain itu pihaknya akan mengkaji pembuatan saluran darurat yang sifatnya sementara, misalnya pembuatan saluran resapan biopori. “Kepada warga yang terdampak, kita akan lakukan pendataan melalui BPBD. Nanti disana akan diukur terkait kelayakan pemberian bantuan, sebab ini juga kan merupakan bencana alam juga,” bebernya. (MBP1)
