Bappeda Bali Optimis Realisasi Prevalensi Stunting Bali 2023 Lampaui Target

DENPASAR – baliprawara.com

Pembahasan penanganan stunting merupakan pembahasan yang seksi dan menarik. Di satu sisi penanganan stunting menjadi salah satu program prioritas nasional dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia tenaga kerja Indonesia yang unggul di era persaingan global, di sisi lain, tidak ada program, kegiatan maupun sub kegiatan, yang secara khusus dirumuskan sebagai penanganan stunting karena yang ada adalah program, kegiatan atau sub kegiatan yang berdampak pada percepatan penurunan angka stunting.

Hal itu disampaikan Kepala Bappeda Provinsi Bali yang diwakili Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeda Provinsi Bali Ida Bagus Gede Wesnawa Punia saat tampil sebagai narasumber dalam forum Rembug Stunting Kota Denpasar Tahun 2024 di Hotel Aston Denpasar, Kamis, 14 Maret 2024.

Menurut Wesnawa Punia, program, kegiatan atau sub kegiatan yang berdampak pada penurunan prevalensi stunting di Bali merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang diatur dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) pemerintah. SPM tersebut diwujudkan melalui perangkat daerah pengampu urusan, seperti program 1000 hari pertama kehidupan (HPK) dan pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil dan menyusui oleh Dinas Kesehatan. 

Selain itu, kegiatan gemar makan ikan dan pemberian makanan olahan ikan kepada anak sekolah oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, konsultasi kesiapan menjadi orangtua bagi calon pengantin oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, pendataan penduduk pendatang yang berkenaan dengan penanganan stunting oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan lain-lainnya.

Kolaborasi pelaksanaan dari program, kegiatan dan sub kegiatan itulah yang menyebabkan turunnya prevalensi stunting di Bali, yang sekaligus merupakan implementasi kolaboratif dari 8 (delapan) konvergensi penanganan stunting serta intervensi spesifik (intervensi dari sisi medis kesehatan) dan intervensi sensitif (intervensi dari sisi non medis kesehatan) penurunan prevalensi stunting bagaimana arahan pemerintah pusat.

Lebih lanjut Wesnawa Punia mengemukakan, berkat kolaborasi kedua bentuk intervensi tersebut, prevalensi stunting di Bali berhasil diturunkan secara signifikan dari 10,9 persen pada 2021 menjadi 8 persen pada 2022 sehingga Bali menjadi daerah provinsi dengan prevalensi angka stunting terendah di Indonesia. Tahun 2023 Bali menargetkan angka stunting pada 7,71 persen. Kota Denpasar sudah turut andil dalam capaian kinerja baik tersebut dengan capaian angka stunting tahun 2022 dibawah 7 persen.

Pihaknya optimis realisasi di tahun 2023, prevalensi angka stunting Bali lebih rendah dari target 7,71 persen. Karena berdasarkan laporan yang ada, kolaborasi telah berjalan berjalan dengan baik secara berjenjang dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga desa/kelurahan, dan desa adat. “Saya optimis angkanya lebih rendah dari target. Datanya sudah ada, namun belum boleh dirilis karena masih menunggu hasil validasi pusat,” ucap Wesnawa.

Rembug stunting Kota Denpasar merupakan salah satu bentuk kegiatan tahunan yang dilakukan Pemkot Denpasar untuk melakukan evaluasi, analisis penyebab masalah, mencari masukan untuk penajaman strategi, dan penyamaan persepsi percepatan penurunan prevalensi stunting. Kegiatan dibuka Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa diikuti instansi terkait di lingkungan Pemkot Denpasar, akademisi/perguruan tinggi, Camat se-Kota Denpasar, Perbekel dan Lurah se-Kota Denpasar serta anggota kelompok ahli pembangunan.

Kegiatan yang dikemas dengan pertemuan model ruangkelas ini menghadirkan narasumber dari Bappeda ProvinsiBali, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dinas P3AP2KB Kota Denpasar dan Bappeda Kota Denpasar.

Kesimpulan yang dicapai antara lain adalah; (1) Kasus stunting masih ditemukan di 21 desa/kelurahan; (2) Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Kota Denpasar optimis prevalensi stunting masih bisa diturunkan dengan memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan multi sektoral, inovasi dan penguatan pendataan spesifik; dan (3) mulai tahun 2025 Kota Denpasar menjadikan penurunan prevalensi stunting sebagai salah satu program pembangunan yang dirumuskan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (MBP/r)