Bappeda Bali Sinkronkan Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah, Tindak Lanjuti Kesepakatan Rakortekrenbangnas

MANGUPURA – baliprawara.com

Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional (Rakortekrenbangnas) Tahun 2024 yang dilaksanakan di Surabaya dari 4-7 Maret lalu menghasilkan beberapa kesepakatan indikator makro pembangunan untuk Bali. Salah satu kesepakatan itu adalah penyesuaian target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Bali tahun 2025 dari 6,68 – 6,83 menjadi 5,5-5,6 persen. 

Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Bappeda Provinsi Bali melaksanakan Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah bertempat di Hotel Swiss-Bel Tuban, Kuta, Badung, selama tiga hari, yakni dari tanggal 13 – 15 Maret 2024. 

Rapat sinkronisasi ini bertujuan untuk menyelaraskan target makro ekonomi, tema, prioritas dan arah kebijakan pembangunan Bali tahun 2025. Kegiatan ini diikuti Bappeda kabupaten/kota se-Bali, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, BPS Provinsi Bali, perwakilan pejabat Kementerian PPN/Bappenas RI yakni Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Direktorat Ketenagakerjaan, Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, dan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra, berharap, melalui kegiatan ini dokumen perencanaan pembangunan daerah Bali dengan pusat, khususnya yang terkait dengan target makro ekonomi, tema, prioritas dan arah kebijakan pembangunan pada tahun 2025 dapat diselaraskan. “Kita pastikan, kita arahkan perencanaan tahun 2025 yang mulai kita susun, mulai dari tema, arah kebijakan sampai program prioritas termasuk target-targetnya itu bisa selaras,” katanya.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah Bali, lanjut Ika Putra, disusun mulai dari aspek teknokratik, disertai diskusi-diskusi empirik sebagai pengayaan atau penajaman, hal mana menjadi kajian untuk menyusun perencanaan yang lebih aplikatif. Jadinya, dokumen perencanaan pembangunan bukan bagus dari sisi dokumennya namun dapat dilaksanakan. Pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan itu kata dia, harus sejalan dengan arah kebijakan dan program prioritas serta target-target indikator yang ditetapkan.

“Keselarasan target makro pembangunan, tema, prioritas dan arah kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah tersebut sangat penting. Terlebih saat ini Bappeda Provinsi Bali sedang menyusun tiga dokumen perencanaan penting, yakni dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2025,” ucapnya.

Tahap penyusunan dokumen perencanaan ini akan dilanjutkan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sekitar bulan April 2024, dan pada bulan Agustus 2024 mendatang, dijadwalkan sudah ditetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD Bali 2024 -2045. “Pada bulan Maret 2024 ini, dilakukan validasi dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD, serta mulai penyusunan KLHS RPJMD-nya,” kata Ika Putra menambahkan.

Sebelumnya, Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Bali, I Made Satya Cadriantara melaporkan bahwa, tujuan kegiatan ini adalah penyampaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang meliputi tema, prioritas dan arah kebijakan serta target makro ekonomi nasional, target makro ekonomi provinsi dan kabupaten/kota se-Bali, sebagai pedoman penyelarasan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Bali. 

Selanjutnya dilakukan pembahasan guna penyelarasan target makro ekonomi, tema,prioritas, dan arah kebijakan Pembangunan Tahun 2025 antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota se-Bali.

Tenaga Kerja Bergeser ke Sektor Jasa

Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Kementerian PPN/Bappenas, Eka Chandra Buana dalam paparannya menyampaikan, kebijakan pemerintah pusat dalam RKP Tahun 2025 harus menjadi pedoman bagi provinsi Bali serta kabupaten/kota se-Bali dalam melakukan penyelarasan tema, prioritas dan arah kebijakan serta target laju pertumbuhan ekonomi dan exercise proyeksi LPE Bali dan kabupaten/kota se-Bali Tahun 2025.

Hal itu dimaksudkan agar apa yang sudah dirancang dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dapat dicapai bersama oleh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa capaian target pembangunan nasional merupakan gabungan dari puncak-puncak capaian pembangunan daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Sebelumnya dalam Rakortekrenbangnas di Surabaya Kementerian PPN/Bappenas telah membahas 31 indikator makro pembangunan nasional yang capaiannya dishare ke seluruh daerah. Dari 31 indikator tersebut terdapat indikator-indikator baru yang perlu disinkronkan.

Rapat ini dimaksudkan untuk memperdalam how to-nya termasuk strateginya. “Optimis tapi realistis. Jangan sampai memasang target terlalu rendah karena masyarakat akan melihat upaya-upaya yang akan dilakukan,” kata Eka Chandra.

Eka Chandra mengemukakan, capaian LPE Indonesia pada tahun 2023 tetap solid dengan capaian terjadi pertumbuhan diatas 5 persen, tepatnya 5,05 persen. Hal itu berarti, LPE Indonesia tahun lalu sudah kembali seperti kondisi sebelum pandemi Covid-19. Yang menarik, Kawasan Indonesia Timur mengalami pertumbuhan lebih cepat dibandingkan Barat.

Struktur ekonomi Indonesia pada tahun 2022-2023, secara kewilayahan, beberapa provinsi mengalami pergeseran dari sektor primer, yaitu pertanian dan pertambangan, ke sektor jasa. Kontribusisektor industri pengolahan mengalami penurunan pada sebagian besar provinsi. 

Untuk Bali, kontribusi sektor industri mengalami penurunan dari 6,6 persen pada 2022 menjadi 6,2 persen pada 2023. Sektor yang kontribusinya meningkat adalah sektor jasa, sementara sektor pertanian juga menurun dari 14,7 persen menjadi 13,7 persen. “Hal ini menunjukkan ada kecenderungan tenaga kerja kembali ke sektor pariwisata sehingga menjadi PR bersama bagaimana kedua sektor bisa saling melengkapi,” katanya.

Eka Chandra mengemukakan, prediksi LPE di tahun 2024 menghadapi resiko cukup tinggi. Modal pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di atas 5 persen disebutnya sebagai relatif resilien dibandingkan dengan negara lain. Sementara Inflasi terjaga dalam target Bank Indonesia antara 1,5-3,5 persen. 

Tahun 2024 diprediksi terdapat peningkatan potensi konsumsi seiring pelaksanaan Pilpres dan Pileg. Kepercayaan investor diprediksi meningkat seiring terpilihnya pemimpin baru serta potensi berlanjutnya hilirisasi komoditas unggulan. Dengan pertimbangan tersebut outlook LPE tahun 2024 diperkirakan sebesar 5,2 persen. (MBP/r)