BBM Langka, Sekolah di Denpasar dan Badung Terapkan Pembelajaran Daring

Diterbitkan 14 October 2026, 20:30 WIB

Antrean warga yang mencari BBM di salah satu SPBU di Kuta Selatan.

Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Bali berdampak pada kegiatan pendidikan. Kesulitan memperoleh BBM masih dirasakan masyarakat di Denpasar dan Badung. Sejumlah SPBU dilaporkan dipadati kendaraan yang mengantre untuk mendapatkan bahan bakar guna menunjang aktivitas sehari-hari.

Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena ketersediaan BBM berpengaruh terhadap perjalanan guru dan siswa menuju sekolah. Akibat hal itu, Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Badung akhirnya memutuskan menerapkan pembelajaran jarak jauh atau daring mulai 15 Oktober 2026.

Kebijakan tersebut berlaku bagi satuan pendidikan negeri maupun swasta, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), hingga sekolah menengah pertama (SMP).

Peralihan sistem pembelajaran ini dilakukan untuk mengantisipasi kendala mobilitas guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik akibat terbatasnya ketersediaan BBM.

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar, Anak Agung Gede Wiratama, membenarkan kebijakan pembelajaran daring tersebut.

Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor B/100.3.4/99/DISDIKPORA tertanggal Rabu, 14 Oktober 2026. Pembatasan pembelajaran tatap muka dilakukan agar kegiatan pendidikan tetap berjalan di tengah kondisi yang berpotensi menghambat aktivitas masyarakat.

“Mulai besok (15 Oktober 2026) sekolah dari jenjang TK sampai SMP belajar daring,” ujar Wiratama, Rabu 14 Oktober 2026.

Pembelajaran daring di Denpasar direncanakan berlangsung hingga 17 Oktober 2026. Sementara itu, kegiatan tatap muka dijadwalkan kembali pada Senin, 19 Oktober 2026.

Kebijakan serupa juga diterapkan di Kabupaten Badung. Kepala Disdikpora Badung, I Gusti Made Dwipayana, mengatakan pihaknya sebelumnya telah mengimbau kepala satuan pendidikan untuk menyesuaikan metode pembelajaran dengan kondisi mobilitas guru dan siswa.

Awalnya, sekolah yang masih memungkinkan melaksanakan pembelajaran tatap muka diperbolehkan tetap menjalankan kegiatan seperti biasa. Sementara itu, satuan pendidikan yang mengalami kendala perjalanan diminta beralih ke pembelajaran daring.

“Bagi satuan pendidikan yang masih memungkinkan melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, kegiatan pembelajaran agar tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan mempertimbangkan kondisi mobilitas guru dan peserta didik,” terang Dwipayana.

Namun, setelah surat dari Sekretaris Daerah (Sekda) Badung diterima, seluruh sekolah diarahkan melaksanakan pembelajaran daring mulai 15 Oktober 2026. “Ada surat Sekda baru masuk, kita share ke sekolah. Pembelajaran daring sampai 16 Oktober,” paparnya. (MBP)

Tags: