Beri Efek Jera, Wagub Cok Ace Sarankan Pajang di Tempat Publik Data Wisman yang Dideportasi
Wakil Gubernur, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (tengah) saat memimpin rapat Evaluasi Tata Kelola Pariwisata Bali, Senin 8 Mei 2023.
DENPASAR – baliprawara.com
Wisatawan yang berkunjung ke Bali, ke depan diharapkan lebih kepada wisatawan yang berkualitas. Yang mana, wisatawan tersebut harus menghormati nilai-nilai kebudayaan, tradisi dan kearifan lokal Bali.
Hal tersebut menurut Wakil Gubernur (Wagub) Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace), perlu diterapkan, merespon maraknya pelanggaran dan juga kelakuan wisatawan yang datang ke Bali. Penegasan tersebut kata dia, juga bertujuan untuk menata kembali ekosistem pariwisata Bali yang berkualitas.
“Sudah banyak sekali kelakuan yang melanggar norma, dan tidak mengindahkan adat di Bali, serta pelanggaran lalu lintas oleh para turis asing di Bali. Mulai dari mengendarai sepeda motor tanpa helm, sampai berani membentak polisi jika ditegur,” kata Cok Ace, saat memimpin rapat Evaluasi Tata Kelola Pariwisata Bali, di Ruang Rapat Praja Sabha Kantor Gubernur Bali, Senin 8 Mei 2023.
Menurutnya, hal ini perlu disikapi serius agar cepat tuntas dan tak menimbulkan rasa antipati masyarakat terhadap wisatawan. Lebih jauh ia menegaskan, penertiban terhadap WNA mesti ditekankan pada sejumlah bidang yaitu perilaku tertib di jalan raya, kepatuhan pada norma serta adat istiadat, pelanggaran izin tinggal dan penyalahgunaan narkoba. “Ini yang kita evaluasi hari ini, apa yang sudah kita lakukan. Hasil dari rapat ini juga akan menjadi bahan laporan dalam rapat evaluasi mingguan yang akan digelar Kemenkomarves,” ucapnya.
Pada bagian lain, ia meminta seluruh komponen mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan pariwisata yang berkualitas. Ia pun meluruskan istilah kuota wisatawan yang diwartakan secara sepotong di media dan menimbulkan pro dan kontra. “Maksudnya bukan pemberian kuota dalam artian jumlah, tapi pembatasan terhadap wisatawan mancanegara yang nakal,” imbuhnya.
Agar upaya Satgas lebih efektif, Guru Besar ISI Denpasar ini mempertanyakan kemungkinan memajang atau mempublikasikan jumlah wisman yang kena deportasi di tempat-tempat publik yang strategis, seperti perempatan jalan, sebagai efek jera. “Kalau memungkinkan dan itu tak melanggar HAM, kita pajang informasi terkait jumlah WNA yang dideportasi karena pelanggaran di lokasi-lokasi yang strategis,” ujarnya sembari mengatakan langkah ini diharapkan menyadarkan para WNA agar tak meniru hal serupa.
Kakanwil Kemenkumham Bali, Anggiat Napitupulu menyampaikan bahwa Imigrasi Bali telah memberikan tindakan tegas terhadap WNA yang melakukan pelanggaran hukum dan tidak menghormati kebudayaan dan kearifan lokal Bali. Anggiat juga menyampaikan bahwa Imigrasi tidak dapat bekerja sendiri, perlu dukungan dan kerjasama dari instansi lain terkait serta masyarakat.
“Imigrasi telah memberikan tindakan tegas terhadap WNA yang melakukan pelanggaran berupa pendeportasian. Namun, Imigrasi tidak dapat bekerja sendirian. Perlu kerjasama Instansi terkait yang tergabung dalam Tim PORA (Tim Pengawasan Orang Asing) dan masyarakat dalam melaporkan tindakan pelanggaran WNA,” ucap Anggiat.
Trend positif kunjungan Wisman ke Bali, berdasarkan data periode Januari hingga 30 April 2023, jajarannya mencatat 1,1 juta lebih wisman masuk ke Bali melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. “Untuk periode yang sama, yang masuk melalui Pelabuhan Benoa dengan Kapal Pesiar mencapai 37 ribu lebih,” ucapnya.
Mencermati perkembangan dewasa ini, Napitupulu mendorong pemerintah daerah untuk menggarap potensi Wisman yang masuk dengan kapal pesiar. “Ini wisatawan yang kita inginkan, karena durasi pendek dan mereka pasti belanja. Kembangkan dermaga dengan pendukung seperti toko souvenir,” sarannya.
Terkait dengan maraknya pelanggaran WNA yang belakangan mencuat ke permukaan, Napitupulu memandangnya sebagai tantangan global. Seperti kita ketahui, situasi ekonomi Eropa tak begitu baik. Sehingga banyak WNA yang kemudian menangkap peluang di Asia Tenggara dan negara kita menjadi tujuan karena rezim visa terbuka, contohnya penerapan VoA. Banyak kemudian yang memanfaatkan untuk menemukan peluang usaha. Ini tantangan kita bersama.
Menurutnya, persoalan ini perlu disikapi dengan sinergi dan kerja bersama. Ia menyarankan pelibatan pecalang dalam menyikapi persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran WNA. Terkait dengan ide Wagub Cok Ace untuk memajang informasi jumlah WNA yang dideportasi di lokasi strategis, menurutnya itu adalah hal yang bisa diterapkan.
Rapat ini turut dihadiri Kepala Dinas Pariwisata, Tjok Bagus Pemayun, dan Wakil Kapolda Bali yang diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali, Anggiat Napitupulu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Sugito, dan seluruh instansi terkait. (MBP)
