Birokrasi Berbasis Digital, Hapus Budaya Laporan Berjilid-jilid
DENPASAR – baliprawara.com
Jajaran birokrasi Pemprov Bali diinstruksikan bergerak cepat dan harus menggunakan media digital untuk sarana pekerjaan. “Pemprov Bali memang telah memulai sebelum pandemi Covid-19 ini untuk sistem digital. Namun, momentum ini harus bisa kita manfaatkan untuk bergerak lebih cepat menuju birokrasi yang digital,” ujar Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra saat memimpin apel disiplin secara virtual kepada ASN Pemprov Bali, Senin (6/7).
Menurutnya, dengan penggunaan sistem digital kali ini, tentu saja ada beberapa hal yang perlu disesuaikan. Contohnya, menurut birokrat asal sarana dan prasarana hingga budaya kerja pegawai. Para pegawai dalam hal ini dituntut mengintensifkan bekerja dari rumah dengan media digital. Menurutnya, dengan penggunaan birokrasi digital, maka ada beberapa anggaran yang harus dikurangi seperti pengadaan alat tulis kantor (ATK) ataupun biaya konsumsi rapat. “Itu dialihkan untuk pemenuhan sarana, prasarana digital,” imbuhnya.
Dengan ini, maka anggaran untuk Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) akan ditingkatkan untuk pemenuhan sarana dan prasarana tersebut. Ia menekankan jika Diskominfos harus menjadi leader dalam pemenuhan sarana digitalisasi ini. “Anggaran di Diskominfos kita tingkatkan, pejabat di sana harus secepatnya memenuhi sarana itu, OPD anda harus menjadi leader untuk OPD yang lain,” tegasnya.
Ke depan, Sekda Dewa Indra berharap sudah tidak ada lagi laporan berjilid-jilid yang disetor ke Sekda atau Gubernur. Semua harus memakai aplikasi agar cepat dan efisien. “Mau cetak laporan cukup satu saja. Untuk SPJ selebihnya gunakan aplikasi,” tegasnya.
Ia menegaskan, dari keseluruhan rencana pengintensifan digitalisasi ini, tujuannya adalah mencegah penyebaran Covid-19 di klaster birokrasi. Apalagi saat ini sudah ada pegawai di beberapa OPD yang sudah terjangkit. “Meskipun terjangkit di luar kantor, namun bisa menginfeksi rekan-rekannya di kantor. Untuk itu saya sudah wanti-wanti dari sebelum tanggal 5 Juni ketika perkantoran buka, terapkan protokol kesehatan di kantor, atur sistem kerja pegawai serta jaga kontak fisik,” jelasnya. (MBP)
