BPS Ingatkan Perencanaan Pembangunan Jangan “ATM” Pariwisata SARBAGI

MDENPASAR – baliprawara.com

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, diharapkan tetap berdasarkan potensi unggulan lokal yang ada dalam mendukung sektor pariwisata. Hal itu juga perlu dibarengi dengan pembangunan infrastruktur pendukung sesuai kebutuhan. Jangan sampai, dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, di luar Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar (SARBAGI), hanya melakukan pola amati, tiru dan modifikasi (ATM) pariwisata, karena tergiur ingin memperolehan pertumbuhan ekonomi daerah yang cepat dan tinggi.

Hal itu ditegaskan Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Bali Kadek Muriadi Wirawan, SE., M.Si dalam Forum Perangkat Daerah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang diselenggarakan secara hybrid oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali, Senin, 26 Februari 2024 di  Denpasar.

Apabila pola penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah hanya mengandalkan pola ATM pada Kota SARBAGI yang menonjol pariwisatanya, dipastikan Bali akan sulit mewujudkan transformasi perekonomian daerah. Selain itu juga akan sulit mengendalikan dampak negatif yang timbul.

Untuk menghindari hal tersebut, Muriadi memberi masukan, Bappeda Provinsi Bali melalui kewenangan dalam penyusunan instrumen perencanaan, menjembatani dan mengontrol perencanaan di kab/kota dengan baik sehingga nyambung dengan produktivitas masing-masing daerah sesuai dengan potensi di daerah itu. Perencanaan pembangunan daerah di luar Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar, disarankan tetap mengedepankan potensi unggulan setempat dalam pendukung pariwisata Bali berkelanjutan yang dituangkan dalam perencanaan yang handal.

Muriadi yang juga Ketua Tim Neraca Wilayah BPS Provinsi Bali juga mengingatkan bahwa target Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menaikkan jumlah kunjungan turis asing ke Bali dari 7 juta orang tahun ini menjadi 9 juta orang tahun depan (2025) perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang. Para pemangku kepentingan perencanaan pembangunan daerah perlu memikirkan daya dukung alam Bali termasuk didalamnya menyusun mitigasi dan rencana aksi yang didasarkan pada isu-isu pembangunan berkelanjutan dan pariwisata yang keberlanjutan.

“Dengan target 9 juta turis asing, nanti bahan baku didukung dari impor. Ini sudah tentu akan kurang baik juga,” kata Muriadi.

Perwakilan Bank Indonesia A. Khalim mengemukakan, perkembangan perekonomian global tahun ini dan tahun depan akan berpengaruh pada tingkat kunjungan turis asing ke Bali. Penurunan perekonomian di negara-negara pemasok turis asing seperti AS, India, Tiongkok dan Jepang diprediksi akan menurunkan jumlah kunjungan turis ke Bali. Krisis geopolitik di Timur Tengah juga diprediksi berpengaruh pada pariwisata Bali tahun 2024-2025.

Dari dalam negeri, BI memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional dalam dua tahun ke depan diprediksi stabil. Namun, pertumbuhan ekonomi Bali yang tahun ini sudah menyentuh angka 5,71% diprediksi melambat pada 2025 karena investasi yang masuk terpengaruh perkembangan ekonomi dunia dan pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional salah satunya jalan tol Gilimanuk – Mengwi. “Jika jalan tol ini bisa beroperasi sesuai target tahun 2025, kami prediksi ekonomi Bali akan lebih stabil. Namun jika tidak, akan ada perlambatan,” kata Khalim.

Forum Perangkat Daerah (FPD) merupakan suatu forum pertemuan bagi berbagai pemangku kepentingan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah. Forum ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menjadi pengampu urusan pembangunan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang ada di daerah untuk mencari masukan dan dukungan atas target-target perencanaan yang telah disusun.

FPD Bidang Perencanaan ini diikuti oleh utusan dari seluruh Bappeda Kabupaten/kota seluruh Bali, Akademisi, LSM, Organisasi Kemasyarakatan, perwakilan BPS, perwakilan Bank Indonesia, para Kepala Bidang di lingkungan Bappeda Provinsi Bali, Fungsional Pranata Humas Bappeda dan staf.

Forum Perangkat Daerah yang dirangkai dengan Forum Konsultasi Publik Layanan Publik Bappeda ini dibuka dan dipandu oleh Pejabat Fungsional Perencana Ahli Utama Bappeda Ir. I Putu Astawa, MMA dengan menampilkan dua narasumber yakni Perencana Ahli Muda yang juga Ketua Tim Penyusunan Program Bappeda I Gusti Ayu Putu Dewiantari, dan Kasubag Umum dan Kepegawaian Gusti Ngurah Nyoman Oka Pranawa, S.S. (MBP)