Bupati Sanjaya Dorong Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data
TABANAN, – baliprawara.com
Pemerintah Kabupaten Tabanan memperkuat penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan terpadu dan berbasis data. Hal tersebut ditegaskan Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana, Senin, 7 September 2026.
Rakor diikuti sekitar 150 peserta dari unsur pemerintah, instansi vertikal, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, dunia usaha, LSM, organisasi kemasyarakatan, hingga pelaku pariwisata.
Bupati Sanjaya mengatakan, kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan kesempatan ekonomi.
Karena itu, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara bersama melalui program yang tepat sasaran. Penguatan pertanian, pariwisata, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau program prioritas kita dapat dijalankan dengan baik dan fokus, saya yakin angka kemiskinan di Tabanan akan terus menurun,” ujarnya.
Sanjaya juga menekankan pentingnya ketersediaan data yang akurat. Program Desa Presisi diharapkan menjadi salah satu basis dalam menyusun perencanaan pembangunan sehingga bantuan dan program pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional, tercatat 6.943 keluarga atau 22.415 individu di Tabanan berada pada desil 1 atau kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
Untuk itu, Pemkab Tabanan menetapkan tiga arah utama penanggulangan kemiskinan, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan masyarakat kurang mampu, serta menangani kantong-kantong kemiskinan.
Bupati juga meminta program pemerintah tidak berjalan secara sektoral. Kolaborasi dengan dunia usaha melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) diharapkan dapat diarahkan menjadi investasi sosial yang produktif dan berkelanjutan.
“Rakor ini jangan hanya menjadi forum penyampaian laporan, tetapi harus menghasilkan kesepakatan dan tindak lanjut yang nyata,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Bappeda Tabanan Ida Ayu Agung Windayani Kusumaharani mengatakan, rakor digelar untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, menyelaraskan dukungan TJSP, serta meningkatkan ketepatan sasaran dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
RPKD Kabupaten Tabanan Tahun 2025–2029 menjadi salah satu landasan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Melalui rakor tersebut diharapkan terbentuk komitmen bersama dan rencana tindak lanjut sesuai peran masing-masing pihak.(MBP/r)
