Bupati Sanjaya Sampaikan Pidato Pengantar 3 Ranperda

TABANAN, – baliprawara.com

Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya.,S.E.,M.M, hadiri Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan II Tahun 2024 terkait penyampaian Pidato pengantar Bupati dalam penyampaian 3 (tiga) Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, Ranperda tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2025-2045, yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan, Senin, 24 Juni 2024. 

Bupati Sanjaya menjelaskan tentang latar belakang ke-3 Ranperda, yang pertama, yakni Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 yang secara keseluruhan menerangkan; BPK RI Perwakilan Provinsi Bali telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Tabanan tahun 2023 kepada DPRD Kabupaten Tabanan pada tanggal 22 Mei 2024 dengan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), yang merupakan opini tertinggi atas audit laporan keuangan.

“Mampu mempertahankan opini WTP untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut, jangan sampai membuat kita lupa diri, namun terus evaluasi untuk menjadi yang lebih baik, saya mengajak semua Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk selalu melakukan pembenahan karena BPK masih menemukan adanya kelemahan, sehingga masih perlu dilakukan penyempurnaan,”ucapnya.

Sanjaya juga menyampaikan secara garis besar realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah, yang dianggarkan sebesar Rp 2,19 triliun lebih, sampai akhir tahun anggaran realisasinya mencapai sebesar Rp 2,01 triliun lebih atau 91,71%. Realisasi tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 510,60 milyar lebih dan pendapatan transfer sebesar Rp 1,50 triliun lebih.

Selanjutnya, Belanja dan Transfer dianggarkan sebesar Rp 2,22 triliun lebih, realisasinya sebesar Rp 2,01 triliun lebih atau 90,92%. Realisasi belanja tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp1,52 triliun lebih, belanja modal sebesar Rp 243,13 milyar lebih, belanja tak terduga sebesar Rp 3,81 milyar lebih dan transfer sebesar Rp 250,15 miliar lebih.

Kemudian adalah Pembiayaan, di mana, Realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp 41 milyar lebih yang berasal dari SILPA tahun anggaran 2022 sebesar Rp 41 miliar lebih, dan penerimaan kembali investasi non permanen lainnya (dana bergulir) sebesar Rp19,86 juta lebih, sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2023 sebesar Rp11,98 miliar lebih, sehingga besarnya pembiayaan netto sejumlah Rp29,03 milyar lebih.

Sesuai dengan realisasi APBD Kabupaten Tabanan tahun anggaran 2023 tersebut, maka terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun 2023 sebesar Rp 21,32 miliar lebih yang terdiri dari saldo pada rekening kas daerah sebesar Rp 9,20 milyar lebih, kas di bendahara penerimaan Rp 66,37 juta lebih, kas dana BLUD Rp 8,25 miliar lebih, kas dana BOS Rp 13,68 juta lebih dan kas dana BOK Rp 3,78 miliar lebih.

Ranperda kedua sebagaimana dijelaskan Sanjaya, yakni tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah. Dimana kriteria khusus yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyederhanaan pada perangkat daerah yang berbentuk dinas, badan dan inspektorat bedasarkan pada : Spesialisasi Urusan Pemerintahan, Karakteristik Tugas dan Fungsi Urusan Pemerintahan, Sifat Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Urusan Pemerintahan, Formulasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Urusan Pemerintahan, Kompleksitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia serta Kompleksitas Pengelolaan Aset.

Yang terakhir yaitu; Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dilatarbelakangi, bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, arah kebijakan daerah dan sasaran pokok pembangunan daerah yang berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana tata ruang wilayah kabupaten tabanan. Dan untuk menciptakan integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.(MBP/r)