C & C Law Firm Resmikan Kantor Baru di Kawasan Jalan Padang Galak Denpasar

DENPASAR – baliprawara.com

C & C Law Firm sebagai kantor konsultan hukum yang selalu mengutamakan memberikan kepastian hukum terhadap klien, membuka kantor baru di kawasan jalan Padang Galak no. 46 Kesiman Petilan, Denpasar Timur. Grand opening C & C Law Firm ini dilakukan Minggu, 14 Januari 2024. 

Pada Grand Opening yang ditandai dengan pemotongan pita oleh Direktur C & C Law Firm, Rudy Santoso Cangi, SH., ini, secara khusus mengundang rekanan-rekanan, baik itu notaris, rekan pengacara, maupun para klien Warga Negara Asing (WNA) yang sebagian besar sudah menetap di Bali dan memiliki properti di Bali. 

Ditemui di sela grand opening, Rudy Santoso Cangi, SH., mengatakan, dipilihnya lokasi di kawasan Jalan Padang Galak karena menurutnya, jalur di sepanjang lokasi kantornya ini, merupakan kawasan yang tidak padat lalu lintas. Sehingga lokasi ini menurutnya nyaman dan aman untuk aktivitas konsultasi hukum. 

Lebih lanjut dikatakan, kehadiran C & C Law Firm ini, akan fokus dalam membantu menangani konsultan hukum untuk mengutamakan kepastian hukum terhadap klien terutama WNA, agar usaha atau bisnisnya tidak mengalami masalah hukum di kemudian hari. “Kami dari C & C Law Firm, berusaha memitigasi risiko-resiko permasalahan hukum yang mungkin terjadi di perusahaan klien kami. Termasuk juga klien dari warga negara asing, agar investasi dan bisnis yang mereka jalankan benar-benar sah, legal, dan meminimalisir kemungkinan permasalahan hukum di kemudian hari,” kata Rudy.

Kepada WNA yang berusaha di Indonesia termasuk Bali, pihaknya melayani konsultasi hukum untuk usaha, bahkan pengurusan Visa, dan dokumen keimigrasian. Selain itu juga sebagai konsultan hukum berkait dengan drafting dokumen hukum. 

Selama ini kata dia, kasus-kasus yang banyak ditangani adalah terkait sengketa bisnis atau terkait masalah sengketa investasi. Karena, banyak klien WNA yang ditangani, selama ini bertemu dengan rekan bisnisnya di Bali yang satu sama lain belum saling mengenal. Sehingga ketika menjalankan bisnis, meskipun sudah ada perjanjian kontrak maupun perjanjian kerjasama, tentu tetap saja bisa terjadi sengketa.

“Selain itu juga banyak WNA yang mereka di sini bekerja, yang mana izin kerjanya terkadang bermasalah, sehingga pekerjaan yang dilakukan juga berdasarkan kontrak tersebut juga mengalami masalah hukum,” ucapnya.

Diakuinya, kasus hukum pasca pandemi, memang meningkat 30-40 persen. Karena dari tahun 2023 awal, mulai banyak WNA yang melakukan investasi lagi. Baik itu sewa jangka panjang, pembangunan properti. Maupun pembelian lahan melalui PT PMA nya. 

Kemudian banyak juga permasalahan yang timbul, karena selama pandemi itu banyak dokumen, atau kewajiban terkait perpajakan maupun perizinan yang lambat diurus. Sehingga pada saat mulai berjalan bisnisnya pasca pandemi, kemudian hal itu justru menjadi masalah. 

“Kekhawatiran dari investor asing itu adalah  karena mereka awam dan tidak memahami sistem hukum di indonesia seperti apa. Sehingga Mereka terkadang mendapat informasi berbeda beda,” terangnya. (MBP)