Dari Kunker Komisi II DPR RI di Bali, Gus Adi Harapkan Pilkada Terlaksana dengan Biaya Politik yang Sangat Rendah

DENPASAR – baliprawara.com

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Bali yang sudah lewat, telah sukses digelar. Bahkan dalam pelaksanaanya, penyelenggara pemilu telah berhasil mencapai target dan terlaksana dengan baik.

Namun seperti apa yang diketahui bersama, penilaian penyelenggaraan pemilu di tahun ini, banyak mendapat penilaian yang kurang sedap. Baik oleh yang menang pemilu, ataupun yang tidak ikut pemilu.

Seperti yang disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra, penilaian pelaksanaan pemilu, bahkan datang calon presiden terpilih, maupun yang tidak ikut pemilu. Syukurnya untuk pelaksanaan di Bali sudah berjalan dengan baik.

Pihaknya mengingatkan, esensi sebuah pelaksanaan pemilu, bukan pada besar atau kecilnya jumlah suara, atau menang kalahnya seseorang dalam pemilu. Namun kata dia, kondisi saat ini, yang perlu diperhatikan adalah, bagaimana generasi muda, adik-adik yang saat ini ada di bangku SMA, maupun perguruan tinggi, nantinya bisa ikut dan bisa tertarik ikut pemilu.

Yang menjadi catatan dan perlu mendapat perhatian dari pihak penyelenggara pemilu, untuk penyelenggaraan pemilu di Bali, ada yang sampai menghabiskan dana hingga Rp 30 miliar lebih. Tentu hal ini menjadi catatan sendiri oleh generasi muda, yang merupakan embrio pembangunan bangsa kedepan. Melihat biaya politik yang cukup tinggi itu, tentu mereka tidak akan mau, dan bisa saja takut ikut menjadi peserta pemilu.

“Ini yang perlu saya ingatkan, kepada penyelenggara pemilu. Esensi kita dalam menyelenggarakan pemilu adalah, sukses tidaknya kita memberi pelajaran demokrasi kepada masyarakat kita,” kata Gus Adi sapaan politisi Partai Golkar ini, saat menghadiri Kunjungan kerja (Kunker) Komisi II DPR RI, masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 di Bali, yang digelar di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Senin 6 Mei 2024.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, dari penyelenggaraan pemilu ini, Bawaslu dan KPU diharapkan kembali gencar melaksanakan pendidikan politik. Selain itu, juga bagaimana pengawasan terhadap pelaksana pemilu benar-benar intens dilaksanakan. Sehingga biaya politik itu bisa ditekan. “Yang sudah biarlah berlalu. Ada saatnya kita memperbaiki, yakni saat pilkada nanti,” ucapnya.

Pihaknya berharap, di pilkada pada bulan November, agar praktek pembagian sembako dan pembagian uang yang memakan cost politik yang sangat tinggi, agar bisa diawasi ketat. Apabila ini masih terus terjadi, ia menilai, peserta pilkada, tentu tidak akan bisa menjadi Kepala daerah yang bagus apabila terpilih.

Dalam hal ini, para pemimpin nanti, diharapkan bisa memperjuangkan visi dan misi, bagaimana menjadikan Bali sebagai daerah pariwisata yang berkelanjutan. “Marilah kita perbaiki, dan saya yakin penyelenggara pemilu yang ada saat ini, bisa memperbaiki, dan mempertahankan apa yang baik di pemilu sebelumya. Dan saya berharap dan mengidam-idamkan, pilkada yang akan datang ini, terlaksana dengan biaya politik yang sangat rendah,” harapnya.

Dengan bisa menekan biaya politik, menurut anggota DPR RI dua periode ini, hal itu tentu sangat bagus. Karena kesuksesan penyelenggaraan pemilu, tidak hanya dilihat dari bagaimana meningkatkan tingkat kepesertaan pemilih. Namun juga bisa menekan cost politik dari peserta pemilu.

Terakhir, pihak mengusulkan, perlunya diwujudkan untuk asuransi dan anggaran purna tugas bagi penyelenggara pemilu. Ini penting sebagai apresiasi yang luar biasa kepada penyelenggara pemilu. (MBP)