Dari Rakor di Badung Terungkap LPG 3Kg Tetap Langka Meski Pengiriman dari Agen Rutin Setiap Hari

MANGUPURA – baliprawara.com

Kelangkaan gas LPG 3Kg di Kabupaten Badung, mendapat atensi dari pemerintah setempat. Bahkan kondisi ini dibahas pada Rapat Koordinasi Terkait Ketersediaan Gas LPG 3 Kg Bersubsidi, yang digelar di Ruang Rapat Wakil Bupati, Puspem Badung, Jumat 7 Juni 2024.

Dalam rapat tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ida Bagus Gede Arjana, menyampaikan, berdasarkan data dari Biro Pengadaan Barang/Jasa Perekonomian Provinsi Bali, Kuota gas LPG 3Kg di Kabupaten Badung besaran alokasi sesuai APBN TA 2024 sebesar 25.856 Metrik Ton. Sedangkan pengajuan kebutuhan sudah berdasarkan jumlah KK di Kabupaten Badung, sebesar 135.787 dan jumlah usaha Mikro sebesar 29.163.

Yang mana setelah dikalkulasi, pengguna untuk KK sebanyak 4 tabung perbulan dan usaha mikro sebanyak 6 tabung perbulan, dengan total jumlah 25.852, yang hampir sama dengan kuota yang diberikan untuk Kabupaten Badung.

Namun kata dia, kenyataan yang terjadi di lapangan, dari perhitungan kebutuhan, semestinya tidak terjadi kelangkaan seperti saat ini. Pasalnya, data pendistribusian dari SPBE ke agen, hampir rutin setiap harinya. Dari data agen ke pangkalan, hampir setiap hari juga mendistribusikan dengan jumlah yang hampir sama.

Kondisi di lapangan ternyata sangat berbeda. Menurut penuturan pengecer, ternyata untuk pengiriman masih jarang dan terbatas. “Dari pantauan hasil di lapangan, menurut penuturan pengecer yang sering membawa LPG 3 kg dengan mobil pick up, pengiriman jarang ada, dan kalau ada jumlahnya terbatas,” bebernya.

Terkait kondisi ini, Wakil Bupati (Wabup) Badung, Ketut Suiasa, yang memimpin rapat ini berharap kepada Pertamina, untuk menindaklanjuti hasil temuan Tim di lapangan yang meresahkan masyarakat Kabupaten Badung. Khususnya berdasarkan data ketersediaannya ada, kebutuhan cukup, pendistribusian lancar, namun yang terjadi di lapangan mengalami masalah.

Pihaknya juga berharap agar ada kolaborasi dengan stakeholder terkait, apabila terjadi suatu indikasi penyimpangan penyalahgunaan di lapangan. “Tugas kita untuk menginformasikan apabila ada sinyal indikasi penyalahgunaan sesuai dengan SOP yang ada. Saya kira dengan komunikasi yang baik, akan menjawab permasalahan tersebut. Apabila ada adaptasi bersama baik Pemerintah, Pertamina, dan agen pangkalan terhadap sistem pendistribusian sehingga kita harus melaksanakan trigger khusus bagaimana untuk sosialisasi kepada masyarakat,” harapnya.

Sementara itu Sales Branch Manager Rayon IV Badung dan Gianyar Hasanudin Ritonga dalam paparannya menjelaskan, dalam menanggapi kelangkaan Gas di wilayah Badung, Pertamina melakukan aksi penanganan seperti extra drooping (penambahan pasokan).  Yang mana menurutnya, untuk penambahan pasokan sudah dilakukan tanggal 1 Juni 2024 sebanyak 15.680 tabung, dan 17 juni 2024 sebanyak 29.120 tabung (total 1.5 HK).

Selain itu juga dilakukan pasar murah bersama Pemkab Badung di 12 titik, mulai dari bulan Juni 2024, dan Penanganan Jangka Pendek (extra dropping tahap 2 sebesar 0,5 HK) sebanyak 16.800 tabung.

Sementara, untuk hasil pengecekan yang dilakukan di HOREKA (Hotel, Restoran, dan Kafe), bersama dengan Pemerintah Kab/Kota, dan Ditjen Migas, tidak ditemukan HOREKA yang menggunakan gas LPG 3Kg. Dari 15 titik di Denpasar, Badung, dan Gianyar, hasilnya ditemukan beberapa hotel dan restoran yang membeli LPG 50 Kg dengan harga dibawah pasar (Rp.600.000 sampai dengan Rp 850.000).

“Unit usaha di supply baik melalui outlet Agen LPG Non PSO, maupun Agen LPG Non PSO langsung hingga telah dilakukan tindak lanjut berupa mencari tahu supplier non Agen dan Edukasi konsumen mengenai harga wajar dan kualitas LPG Non PSO,” ungkapnya. (MBP)