Demi Keamanan di Badung, Bupati Adi Arnawa Tegas Tolak Ormas Berbau Preman
Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa.
MANGUPURA – baliprawara.com
Munculnya organisasi masyarakat (ormas) yang berbau premanisme di Bali khususnya Badung, mendapat penolakan tegas dari Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa. Hal itu disampaikannya usai melakukan penyerahan secara simbolis bantuan sosial keagamaan kepada umat Buddah, di Gedung Balai Serbaguna Dharma Semadhi, Vihara Dharmayana, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Jumat 9 Mei 2025. Penegasan tersebut disampaikan lantaran dirinya ingin menjaga keamanan di wilayah Gumi Keris.
Penolakan terhadap ormas-ormas ini bahkan juga telah disampaikan oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Namun memang diakui bahwa tidak seluruh ormas berbau premanisme.
“Saya kira sudah jelas apa yang disampaikan gubernur bali, jelas menolak tegas menolak ormas ini. Saya dengar informasi tanggal 12 ini, Gubernur Bali beserta jajaran akan mendeklarasikan terkait dengan penolakan ormas-ormas yang berbau premanisme,” kata mantan Sekda Badung ini menambahkan.
Pihaknya juga sangat mendukung langkah aparat keamanan dalam membentuk satgas pemberantasan premanisme. Hal ini dinilai sebagai sebagai langkah untuk pengamanan wilayah, apalagi menurutnya Kabupaten Badung merupakan daerah tujuan wisata. Tentu sangat mengutamakan keamanan dan kenyamanan.
“Saya selaku bupati tentu sangat mendukung langkah-langkah aparat keamanan dari TNI/Polri terkait dengan penegakan hukum, pengamanan, sekaligus dalam rangka menjaga wilayah ini dari premanisme,” tegasnya bupati asal Desa Pecatu, Kuta Selatan ini.
Sebelumnya, Gunernur Bali Wayan Koster juga telah menyatakan sikap terhadap preman berkedok ormas. Ia menyebutkan, Bali tidak membutuhkan ormas preman yang meresahkan warga dan mencoreng wajah pariwisata Bali. Hal ini disampaikan Gunernur asal Sembiran tersebut saat meresmikan Bale Paruman Adhyaksa dan Bale Restorative Justice di Puspem Badung, Kamis 8 Mei 2025.
“Bentuknya Ormas, tapi kelakuannya preman. Ini tidak bisa dibiarkan. Badung adalah jantung pariwisata. Kita tak bisa membiarkan ruang publik dirusak perilaku liar berkedok organisasi,” tegasnya. (MBP)
