Diminta Siapkan Dana Jaring Pengaman Sosial, Ini Respons Pemprov Bali

DENPASAR – baliprawara.com

Tim Anggaran Provinsi Bali kembali melakukan penyisiran anggaran untuk merealokasi program-program yang tidak bisa dilaksanakan ke biaya tidak terduga. Hal ini menyusul dikeluarkannya surat keputusan bersama (SKB) Mendagri dan Menkeu yang intinya meminta pemerintah daerah menyiapkan dana untuk penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi hingga jaring pengaman sosial. Hal ini diungkapkan Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Dewa Made Indra, Rabu (15/4).

Menurutnya, Pemprov Bali sejatinya sudah melaksanakan realokasi anggaran dalam bentuk belanja tak terduga sebesar Rp 15 miliar. “Lalu, Pemprov Bali kembali melakukan realokasi anggaran, sehingga dana yang kita punya cukup, salah satunya untuk memperkuat RS rujukan,” katanya.

Dengan demikian, realokasi anggaran tahap pertama sudah dilaksanakan. Bahkan, sudah pula dilaporkan Ke Mendagri. “Lalu dua hari yang lalu, keluar Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri dan Menkeu,” jelasnya sembari menambahkan, hal inilah yang menjadi dasar Pemprov Bali kembali melakukan penyisiran anggaran.

Pemerintah daerah diberikan waktu dua minggu untuk menindaklanjuti SKB tersebut. Terkait hal tersebut, Dewa Indra yang juga Sekda Bali ini menyebutkan, komponen APBD ada dua yakni penerimaan dari pusat dan penerimaan daerah. “Penerimaan daerah sudah kita hitung realokasi dan refocusing-nya. Namun yang penerimaan dari pusat belum ada informasi apa-apa saja yang bisa direvisi,” ungkapnya.

Ditegaskannya, revisi anggaran bukan perkara mudah, meskipun pemerintah pusat meminta revisi anggaran daerah secara radikal. Maka, dalam hal ini Pemprov Bali menunggu petunjuk resmi mengenai bagian-bagian dari penerimaan pusat yang bisa direvisi dalam waktu dekat.

“Memang prosedurnya harus ada informasi resmi agar daerah bisa merevisi anggaran. Ini masih berproses dan berlangsung,” katanya. (praw2)