DPRD Berikan 27 Rekomendasi Terhadap LKPJ Bupati Badung Tahun 2023
Rapat paripurna, terkait rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Badung Tahun 2023, Kamis 18 April 2024. (ist)
MANGUPURA – baliprawara.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung kembali melaksanakan rapat paripurna, terkait rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2023, Kamis 18 April 2024. Rapat yang digelar di Ruang Sidang Utama Gosana DPRD Badung ini, dipimpin Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata didampingi Wakil Ketua II, I Made Sunarta ini.
Turut hadir Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, Wakil Bupati, I Ketut Suiasa, Sekretaris Daerah, I Wayan Adi Arnawa, Sekretaris DPRD Badung, I Gusti Agung Made Wardika, SE., serta pimpinan OPD di lingkungan Puspem Badung.
Pada rapat tersebut, DPRD Badung memberikan 27 rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Badung Tahun 2023. Penyampaian rekomendasi DPRD Kabupaten terhadap LKPJ Bupati Badung tahun 2023 ini, dibacakan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Agung Made Wardika, sekaligus sebagai Sekretaris Badan Anggaran.
Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata mengatakan, berdasarkan hasil rapat dan analisa alat kelengkapan Dewan dan Banggar terhadap LKPJ tahun 2023, pihaknya menilai terobosan yang dilakukan pemerintah sudah luar biasa.
“APBD 2023 tercapai dengan silpa Rp 1.095 miliar. Pendapatan Asli Daerah 7,2 triliun. Dengan demikian seluruh program yang ditetapkan bersama pemerintah dan DPRD sudah berjalan dengan baik mencapai hampir 97 persen lebih. Kinerja Bupati Badung dalam LKPJ 2023 semua sudah berjalan dengan baik. Terutama hasil audit BPK tidak ada ditemukan kejanggalan,” kata Parwata ditemui usai rapat.
Meski demikian, karena spirit pemerintah dan DPRD sama kata Parwata, maka DPRD tetap memberikan beberapa rekomendasi. Dewan meminta agar pemerintah lebih meningkatkan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan.
“Kami mendorong supaya RSUD Mangusada ini menyiapkan SDM dan fasilitas yang berkualitas. Jika ada alat yang kurang agar bisa bekerjasama dengan pihak ketiga. Sehingga semua sarana yang disana bisa untuk melayani masyarakat,” bebernya.
Lebih lanjut dikatakan Parwata yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung ini, bahwa, Dewan juga merekomendasikan agar pemerintah menghidupkan desa wisata untuk menjadi wisata unggulan. Sehingga, setiap tahun Badung memiliki destinasi wisata baru.
“Sehingga wisatawan tidak bosan dengan destinasi yang ada. Jadi agar ada varian yang lain dan desa wisata di setiap kecamatan tumbuh berkembang. Dengan demikian pendapatan akan stabil. Termasuk infrastrukturnya agar di cek terus. Kemacetan, banjir agar bisa ditangani,” terangnya.
Parwata juga meminta kepada pemerintah agar beberapa program yang belum terlaksana di tahun 2023 bisa direalisasikan di tahun 2024. Termasuk penanganan sampah secara merata di Kabupaten Badung yang masih belum tertangani.
“Sekarang penanganan sampah agar fokus dilaksanakan pemerintah melalui DLHK. DLHK agar membuat perencanaan strategis yang efektif dan menyeluruh dalam penanganan sampah terutama di daerah-daerah pariwisata,” imbuhnya. (MBP)
