Forum Peduli AIDS Bali Gagas Inovasi Penanganan HIV di Tingkat Desa
Forum Peduli AIDS (FPA) Bali, saat audiensi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Denpasar, I Wayan Budha, Selasa (17/10).
DENPASAR – baliprawara.com
Untuk mempercepat penyelesaian masalah HIV di Bali dan khususnya di Kota Denpasar, Forum Peduli AIDS (FPA) Bali mengusulkan inovasi program HIV di tingkat desa. Yakni, dengan mempertajam sasaran pada penghapusan stigma dan diskriminasi terhadap Orang yang hidup dengan HIV (ODHIV).
“Juga dengan pemberian dukungan dan layanan kepada mereka melalui pendekatan keluarga,” kata Made Efo Sumiartha dalam diskusi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Denpasar, I Wayan Budha, Selasa 17 Oktober 2023.
Efo menegaskan, inovasi itu untuk memastikan bahwa ODHIV dapat diterima oleh keluarganya dan mendapatkan dukungan untuk menjalani pengobatan secara rutin. Sementara itu, aparat desa bisa memberikan bantuan sosial, khususnya pada ODHIV yang mengalami kesulitan ekonomi.
“Selain itu, keluarga akan mendapat pelatihan untuk menangani situasi kedaruratan yang terkait dengan ODHIV,” katanya.
Adanya dukungan dari pihak desa itu memelukan kesiapan dari aparat desa untuk memastikan agar tak terjadi stigma dan diskriminasi. Di pihak lain, kalangan ODHIV juga harus bersedia membuka diri mengenai statusnya. Soal tingkat kerahasiaan, kata Efo, bisa disepakati antara antara pihak desa dengan ODHIV.
Menanggapi usulan itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Denpasar, I Wayan Budha menyatakan dukungannya. Dia bahkan menyebut, penangan HIV di tingkat desa sudah menjadi perintah dari Permendes yang mengatur dana desa.
Yang jadi masalah selama ini, kata dia, karena kurangnya pemahaman para kepala desa, maka program lebih banyak ditujukan untuk sosialisasi pencegahan HIV. “Kalau ada hal yang baru sebenarnya sangat diharapkan. Namun harus detail hingga masalah Rancangan Anggaran Belanjanya,” kata dia.
Dia berharap, pihak FPA bersedia untuk terjun langsung dan berdiskusi dengan para kepala desa untuk mencari kemungkinan penerapan gagasan itu. “Tentunya harus ada data yang jelas juga, termasuk mengenai keberadaan ODHIV di desa itu,” ujarnya. (MBP)
