Imigrasi Denpasar Deportasi 18 WNA dan Detensi 9 WNA Selama September – Oktober 2026
Add to Google
DENPASAR – baliprawara.com
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar terus memperkuat penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing (WNA) yang melakukan pelanggaran di wilayah kerja Kantor Imigrasi Denpasar. Selama periode September 2026 hingga pertengahan Oktober, telah dilakukan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa pendeportasian terhadap 18 WNA dan pendetensian terhadap 9 WNA di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar.
Sebanyak 18 WNA yang dikenai tindakan deportasi terbukti melakukan berbagai pelanggaran keimigrasian, di antaranya mengganggu ketertiban umum, melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki, serta melebihi batas waktu izin tinggal atau overstay. Tindakan deportasi dilaksanakan sebagai bentuk penegakan hukum terhadap orang asing yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Selain deportasi, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar juga melakukan pendetensian terhadap 9 WNA yang terbukti melakukan pelanggarankeimigrasian. Pendetensian tersebut dilakukan karenapara WNA belum dapat membeli tiket perjalananuntuk kembali ke negara asalnya. Selama menunggu kesiapan proses pemulangan, para WNA ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi Denpasar hingga proses pendeportasian dapat dilaksanakan.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, R. Haryo Sakti, menyampaikan bahwa Tindakan Administratif Keimigrasian yang kenakan terhadapWNA tersebut merupakan bentuk komitmen Imigrasi dalam menjaga ketertiban serta memastikan setiaporang asing mematuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia. Terhadap WNA yang belum dapat dipulangkan karena kendala pembelian tiket, kami melakukan pendetensian sesuai prosedur sampai proses deportasi dapat dilaksanakan. Ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam mewujudkan Imigrasi untuk rakyat ” ujarnya dalam keterangannya, Rabu 14 Oktober 2026.
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar mengimbau seluruh WNA yang berada di wilayah kerjanya untuk senantiasa menaati peraturan perundang-undangan, menggunakan izin tinggal sesuai dengan peruntukannya, tidak melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum, serta memperhatikan masa berlaku izin tinggal agar tidak terjadi pelanggaran overstay. (MBP)
REKOMENDASI
Ketua Demokrat Bali Made Mudarta Ingatkan Kader tidak Mengkhianati Ucapan dan Janji
FIB Unud dan FKIK Dwijendra University Jalin Kerja Sama
Peringati World Glaucoma Week 2023, RS Unud Beri Penyuluhan
Okupansi Hotel di Karangasem Jelang Nataru Masih Rendah
Paus Berukuran Besar Terdampar dalam Kondisi Hidup di Pantai Lepang
Ganggu Keamanan saat Konvoi di Jalan, Puluhan Remaja Diamankan Polresta Denpasar
