Integrasi Kebijakan dan Sinergi Pemda di Bali Nusra, Penting untuk Kembangkan Sektor Pariwisata dan Ekonomi

DENPASAR – baliprawara.com

Integrasi kebijakan dan penguatan sinergi Pemerintah Daerah (Pemda) di Kawasan Bali Nusra (Bali, NTB, dan NTT) penting untuk terus dilakukan. Dalam hal ini, tentu kebijakan tiap daerah diharapkan, memiliki semangat saling menguatkan, dan bukan saling melemahkan. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, saat menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Bank Indonesia Kawasan Bali Nusra di Ruang Tirta Gangga, Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali, Selasa 30 Juli 2024.

Sekda Dewa Indra juga mengingatkan historis dari tiga daerah yaitu Bali, NTB, dan NTT yang dulunya tergabung dalam satu kawasan, yaitu Sunda Kecil. Dalam perkembangannya, tiga daerah bertetangga ini saling terkait dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor pariwisata.

Sebagaimana diketahui, pesatnya perkembangan sektor pariwisata di Bali, juga berimbas positif bagi kawasan NTB dan NTT. Begitu sebaliknya, keberadaan sirkuit internasional Mandalika, juga berimbas bagi Bali ketika digelar kejuaraan MotoGP. Pasalnya, sebagian besar penonton, justru memilih menginap di Bali. “Waktu kejuaraan pertama digelar, sebagian besar penonton menginap di Bali,” katanya.

Kebangkitan sektor pariwisata pasca Pandemi Covid-19 menurutnya tak terlepas dari andil berbagai komponen, termasuk kebijakan Bank Indonesia. Namun demikian, sejalan dengan pulihnya pariwisata pasca pandemi, belakangan bermunculan isu sensitif yang berkaitan dengan sektor ini.

Pertama ada isu over tourism, yang sudah menjadi diskursus di ruang publik. Isu lainnya yaitu makin meningkatnya kasus wisatawan nakal yang melanggar norma kesusilaan dan norma hukum.

Selain itu, mencuat pula isu lingkungan karena persoalan sampah dan belum efektifnya program pungutan wisman. “Itu sederet isu yang mengemuka. Harus kita sikapi bersama dan selesaikan dengan baik,” ucapnya.

Sejatinya, Pemprov Bali sudah punya regulasi terkait pembangunan pariwisata secara berkelanjutan yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali. Hanya saja, regulasi itu belum diterapkan secara optimal karena situasi pandemi. “Nah, karena pandemi sudah berlalu, saatnya kita terapkan standar pembangunan pariwisata sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2020,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan pelaksanaan Rakorwil ke-3 setelah sebelumnya digelar pada akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024. Disebutkan olehnya, kegiatan ini bertujuan membangun sinergi dan koordinasi di level regional hingga nasional. Ia berharap, pelaksanaan Rakorwil yang melibatkan Kantor Perwakilan BI, jajaran birokrasi, dan pelaku pariwisata Bali, NTB, NTT ini menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di tiga wilayah.

Kegiatan Rakorwil juga menghadirkan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, yang dalam arahannya menekankan pentingnya digitalisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia menginformasikan bahwa saat ini BI tengah membangun literasi digital di seluruh pelosok sebagai upaya mendorong pembangunan sektor pariwisata. Oleh sebab itu, ia berharap Rakorwil Bali Nusra ini dapat merumuskan dan menghasilkan strategi yang bisa diterapkan dalam menghadapi tantangan di sektor pariwisata.

Pembukaan Rakorwil Bali Nusra ditandai dengan pemukulan gong oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta dan Sekda Dewa Indra disaksikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja. Dalam kesempatan itu hadir pula Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves, Rustam Efendi, dan PJ Bupati Klungkung, I Nyoman Jendrika. Jendrika diundang pada kegiatan tersebut karena Klungkung berhasil dalam pengendalian inflasi dan meraih penghargaan nasional. Atas capaian ini, Klungkung menjadi satu-satunya kabupaten di Bali yang menerima insentif dari pemerintah pusat. (MBP)