ISPE 2022, Sosialisasikan Pengadaan Barang/Jasa dengan Konsep Sustainable Procurement

MANGUPURA – baliprawara.com

Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN), bersama pihak inisiator, untuk pertama kalinya menggelar Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2022. Kegiatan yang digelar di Bali International Convention Center pada 2-3 Juni 2022 ini, untuk mengenalkan kepada stakeholder terkait dan masyarakat yang lebih luas mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan UMKM dengan konsep Sustainable Procurement (pengadaan berkelanjutan). 

Menurut Ketua Umum AKEN, Sutardi, kegiatan ini bertujuan untuk membantu pemerintah Indonesia, kembali menghidupkan dan memajukan Industri Pengadaan Barang dan Jasa serta UMKM yang terdampak selama masa pandemi dua tahun terakhir. Pada kesempatan ini dilakukan pembukaan langsung oleh Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bima Arya, yang juga merupakan Walikota Bogor, Jawa Barat. Ini juga sekaligus diumumkan secara resmi dimulainya ISPE 2022 yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan beberapa pihak inisiator dan pelaksana ISPE 2022 diantaranya AKEN (Asosiasi Katalog Elektronik Nasional), LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), APTIKNAS (Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional), APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), KREEN selaku pelaksana kegiatan serta Raja Travel. Pameran tersebut juga mensosialisasikan instruksi Presiden Jokowi agar target 1 juta produk dalam negeri terutama UMKM masuk dalam katalog elektronik nasional. 

Ketua Umum AKEN Sutardi mengatakan, AKEN akan menggandeng seluruh stakeholder pengadaan sampai UMKM. “Kita ingin agar  Seluruh stakeholder bersama sama memasarkan produknya masuk E-katalog Nasional. Sehingga seluruh stakeholder juga mulai dari pemerintah sampai kepada masyarakat untuk belanja menggunakan produk dalam negeri,” ujarnya, saat pembukaan pameran Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2022 di Nusa Dua Bali, Kamis 2 Juni 2022.

Lebih lanjut dikatakan, ISPE 2022 ini, merujuk pada sebuah inisiatif global yang dimotori oleh Perserikatan Bangsa  Bangsa (PBB) dalam dekade terakhir yaitu Sustainable Development Goals (SDG) 2030, untuk menghilangkan  kemiskinan, menjamin kesetaraan dan mengurangi efek dari pemanasan global untuk melindungi pemenuhan kebutuhan untuk generasi mendatang. Untuk mewujudkan hal tersebut maka setiap negara harus memiliki Program untuk mewujudkan hal tersebut, salah satunya adalah Pengadaan Berkelanjutan.

Berdasarkan United Nations Environment Programme (UNEP), Sustainable Procurement  adalah sebuah proses dimana organisasi publik memenuhi kebutuhan akan barang, jasa,  konstruksi dan utilitas untuk mencapai Value For Money (VFM) dalam keseluruhan siklus penggunaan yang menguntungkan tidak hanya bagi organisasi tersebut, tetapi juga untuk  masyarakat dan ekonomi.

Sekretaris Jenderal AKEN, Budi Pramana Ginting mengatakan, Pengadaan Berkelanjutan (Sustainable Procurement) adalah program praktik pengadaan yang menimbulkan dampak positif untuk Lingkungan Sosial dan Ekonomi dan Sustainable Procurement sudah memiliki standar ISO 20400:2017. Di sektor pemerintah program ini dikenal dengan Sustainable Public Procurement (SPP). “Tujuan Pengadaan Berkelanjutan ini untuk memaksimalkan Value for Money dengan memasukan tiga kriteria  yaitu Ekonomi, Aspek Sosial dan Lingkungan Hidup dalam proses pengadaan barang/jasa” tegas Budi.

Jika dilihat dari berbagai aspek dalam Pengadaan Berkelanjutan, banyak upaya yang harus dilakukan para  pihak dalam merealisasikannya dengan risiko dan biaya yang tidak kecil. Namun demikian inisiatif  Pengadaan Berkelanjutan ini mendorong terpenuhinya harapan pengguna barang/jasa, mendorong  terciptanya keunggulan kompetitif melalui fungsi pengadaan barang/jasa serta mendorong adanya inovasi  menuju Pengadaan Berkelanjutan. “Kami mengangkat Sustainable Procurement sebagai langkah membantu mensukseskan Program  Pemerintah dalam menjalankan Sustainable Public Procurement dan membantu para Stakeholder dalam  menjualkan produk mereka kepada user yang dalam hal ini Pemerintah dan UMKM,” ujarnya.

Menurut  Budi, AKEN terus mendata dan mengembangkan sistem, edukasi, sosialisasi agar produk dalam negeri masuk E-katalog Nasional. “Tahun ini kami targetkan masuk E-katalog Nasional 1 juta produk sesuai dengan program pemerintah. Kami juga menggandeng seluruh anggota yang saat ini berjumlah 102 anggota dari berbagai sektor termasuk UMKM agar produknya masuk E-katalog Nasional,” ujarnya. Stakeholder yang produknya masuk E-katalog Nasional akan terus menjaga etika yang harus dipertahankan. Salah satunya adalah produk tersebut adalah buatan Indonesia. Sebab pemerintah menargetkan belanja langsung senilai Rp 400 triliun adalah produk dalam negeri. Angka ini diharapkan terserap oleh UMKM dan produk lainnya buatan Indonesia dan dilarang menggunakan produk asing.

Sementara, Laksa Ersa Anugratama, Event Director dari KREEN selaku pelaksana ISPE 2022 mengatakan bahwa, kegiatan semacam ini sangat baik untuk memberikan pemahaman sekitar pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat luas khususnya perusahaan-perusahaan dan organisasi publik. “Rencanya Exhibition Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2022 akan diadakan di Mangupura Hall 2-3 Juni 2022. Selama pameran berlangsung akan ada Main Stage yang akan diisi untuk acara Opening Ceremony, Closing  Ceremony dan Forum APEKSI serta akan ada 100 Booth Pameran yang berasal dari berbagai macam Kategori  Penyedia Barang/Jasa dan UMKM dari Seluruh Indonesia” Ungkapnya.

Barang-barang yang termasuk pada sustainable procurement diantaranya kertas, termasuk sub produk. Misalnya: Kertas foto copy dan Kertas Grafis, Kertas Tisu (Kertas toilet, tisu dapur, sapu tangan). Furniture, termasuk sub-produk tertentu. Misalnya: Mebel kayu, Furniture Rotan/Bambu. Peralatan Listrik dan Elektronik, termasuk sub-produk tertentu seperti Komputer dan laptop, Printer dan perangkat Multifungsi AC, Pusat Data, Cahaya dan Lumineer; Peralatan Pengolahan Limbah Medis (Autoclave dan Microwave Hybrid). Konstruksi, termasuk sub-produk seperti Jasa konstruksi (Desain bangunan, konstruksi dan manajemen), Semen dan agregat Bahan konstruksi berbasis kayu. Grup produk lain yang relevan makanan dan minuman. Tekstil, produk sekali pakai dan kemasan plastik termasuk file folder stasioner yang terbuat dari plastik. (MBP)