Jalan Pratama Belum Tersentuh Perbaikan, Akses ke Tanjung Benoa Dinilai Tidak Mencerminkan Kawasan Wisata Unggulan

 Jalan Pratama Belum Tersentuh Perbaikan, Akses ke Tanjung Benoa Dinilai Tidak Mencerminkan Kawasan Wisata Unggulan

Jalan Pratama, menuju kawasan wisata bahari Tanjung Benoa, perlu perbaikan.

MANGUPURA – baliprawara.com
Kondisi Jalan Pratama yang menjadi jalur utama menuju kawasan wisata bahari Tanjung Benoa, Kuta Selatan, kembali menjadi perhatian. Infrastruktur di kawasan ini dinilai belum sebanding dengan citra destinasi pariwisata premium yang disandang Badung.

Wakil Ketua II DPRD Badung, I Made Wijaya atau yang akrab sidapa Yonda, mengungkapkan bahwa keluhan wisatawan masih kerap muncul, terutama terkait kemacetan, lebar jalan yang terbatas, serta genangan air saat hujan turun. Hal ini dinilai berpengaruh terhadap kenyamanan dan pengalaman wisatawan.

“Banyak tamu mempertanyakan aksesnya. Ini tentu berdampak pada persepsi mereka terhadap kawasan ini,” katanya, Minggu 26 April 2026.

Wakil Ketua II DPRD Badung, I Made Wijaya.

Tak hanya wisatawan, masyarakat lokal juga merasakan dampak dari kondisi jalan yang belum tertata optimal. Kepadatan lalu lintas pada jam sibuk disebut menghambat aktivitas harian, termasuk distribusi barang dan jasa.

Padahal menurutnya, kawasan Tanjung Benoa dikenal sebagai salah satu kontributor penting bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badung. Namun demikian, kondisi infrastruktur dasar, khususnya jalan utama, dinilai belum mendapatkan penanganan yang memadai dalam kurun waktu yang cukup lama.

Untuk itu, Yonda, mendorong pemerintah daerah agar segera melakukan langkah konkret di lapangan. Ia menilai persoalan ini bukan hal baru dan semestinya sudah masuk dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah.

Menurutnya, usulan perbaikan Jalan Pratama telah bergulir sejak tingkat Musyawarah Kelurahan hingga Musrenbang kabupaten. Karena itu, ia berharap realisasi bisa dilakukan pada tahun 2026 sesuai rekomendasi DPRD dalam LKPJ kepala daerah.

“Pemerintah perlu turun langsung melihat kondisi di lapangan. Harapannya, tahun 2026 ini sudah bisa direalisasikan, terutama untuk mendukung kawasan pariwisata,” harap Yonda yang juga sebagai Bendesa Adat Tanjung Benoa.

See also  Tim PPK Ormawa UKM Pramuka Unud Ikuti Seminar Nasional Pemberdayaan Desa

Lebih lanjut Yonda juga menyoroti lambannya penanganan jalan tersebut. Ia menyebut, selama lebih dari satu dekade, belum terlihat adanya perubahan signifikan, meskipun jalur tersebut memiliki peran vital sebagai akses utama ke Tanjung Benoa.
“Kurang lebih 13 tahun kondisinya masih seperti ini. Padahal ini jalur strategis yang setiap hari digunakan,” tegasnya.

Ia menambahkan, persoalan genangan air dan kemacetan menjadi masalah utama yang harus segera ditangani. Sementara itu, keterbatasan lahan membuat pelebaran jalan sulit dilakukan.

Dalam pandangannya, pemerintah setidaknya perlu melakukan penataan menyeluruh sebagai solusi jangka pendek, sembari menyiapkan alternatif jangka panjang.

Terkait hal itu, Yonda juga menyinggung belum tercantumnya rencana pembangunan jalur Lingkar Tanjung Benoa dalam dokumen RPJMD Badung 2026. Padahal, proyek tersebut dinilai krusial untuk mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut.
“Kalau tidak masuk dalam perencanaan, tentu sulit direalisasikan. Padahal ini solusi jangka panjang,” ucapnya.

Sebagai wakil rakyat dari Kuta Selatan, ia memastikan akan terus mengawal isu ini melalui fungsi pengawasan. Ia berharap perbaikan Jalan Pratama tidak lagi tertunda hingga tahun-tahun berikutnya.
“Ini menyangkut wajah pariwisata Badung dan kebutuhan masyarakat. Tidak bisa terus ditunda,” ujarnya.

Yonda menyatakan tetap mengedepankan peran sebagai mitra pemerintah, namun membuka ruang bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah daerah. “Kami tetap melakukan kontrol. Soal penilaian, itu hak masyarakat,” pungkasnya. (MBP)

 

redaksi

Related post