Jelang Event GPDRR 2022, Kakanwil Kemenkumham Bali Pastikan Kesiapan Imigrasi di Bandara Ngurah Rai

MANGUPURA – baliprawara.com

Jelang penyelenggaraan Forum Kebijakan Global Pengurangan Risiko Bencana (Global Platform for Disaster Risk Reduction/GPDRR) 2022, pada 23-28 Mei 2022, di Nusa Dua, Bali, Kakanwil Kemenkumham Bali Anggiat Napitupulu, melakukan kunjungan kerja ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara I Gusti Ngurah Rai. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan Imigrasi dalam mendukung kegiatan tersebut. 

Dalam rapat tingkat Menteri, Menkumham Yasonna H. Laoly menyampaikan komitmen Kemenkumham, untuk siap dan pasti mensukseskan acara GPDRR 2022. Hal tersebut dibarengi dengan dikeluarkannya kebijakan kemudahan dalam pengajuan Visa secara elektronik melalui website e-visa, serta dibukanya Visa on Arrival (VOA). Selain itu telah dipilih 50 local personnel dari UPT Keimigrasian pada Kanwil Kemenkumham Bali, yang diseleksi langsung oleh Staf Khusus Menkumham Bidang Hubungan Luar Negeri, Linggawaty Hakim untuk membantu dalam proses registrasi dan penyelenggaraan acara.

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Sugito, yang turut mendampingi Kakanwil dalam kunjungan, menyampaikan bahwa, Imigrasi Ngurah Rai telah menyiapkan konter pemeriksaan serta petugas khusus untuk para delegasi. Penyediaan konter khusus ini, diharapkan akan memperlancar kedatangan para delegasi dalam proses pemeriksaan keimigrasian. “Kami melakukan pengecekan dan pemeliharaan perangkat maupun jaringan secara berkala dan kami juga telah menyiapkan mobile unit untuk pemeriksaan keimigrasian pada terminal VIP,” tambah Sugito.

Kakanwil mengapresiasi kesiapan dari Imigrasi Ngurah Rai dalam membantu mensukseskan GPDRR 2022. “Persiapan Imigrasi di terminal kedatangan sudah bagus, semoga saat pelaksanaan tidak ada kendala,” tutur Anggiat.

GPDRR diperkirakan akan dihadiri oleh 4000 peserta offline dan 2000 peserta online dari 193 negara. Mereka yang sudah berpengalaman dalam penanganan bencana seperti: Pemerintah, PBB, Organisasi dan Institusi Internasional, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Ilmuwan/Akademisi dunia. Saat ini, diperkirakan ada 28 negara yang akan diundang serta pejabat setingkat Kepala Negara/Pemerintahan beserta Sekretaris Jenderal PBB. (MBP/A)