Jelang G20, Petugas Gabungan Antisipasi Kerawanan Sosial dan Ketertiban Umum di Kutsel
Petugas gabungan melakukan pengawasan terkait persoalan kerawanan sosial dan ketertiban umum di Kuta Selatan.
MANGUPURA – baliprawara.com
Untuk mengantisipasi berbagai persoalan kerawanan sosial dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Kuta Selatan (Kutsel), petugas gabungan berbagai unsur langsung turun melakukan pengawasan, Rabu 7 September 2022. Pengawasan yang dilakukan yakni mulai dari Penduduk Non Permanen (PNP), money change tidak berizin, serta jasa pramuwisata alias Gacong liar.
Menurut Camat Kuta Selatan, Ketut Gede Arta, kegiatan tersebut merupakan salah satu langkah tindak lanjut terhadap rapat koordinasi yang telah dilakukan sebelumnya. Jumat 2 September 2022 lalu, di Ruang Rapat Kantor Camat Kuta Selatan. Pada rapat tersebut, juga dihadiri dari berbagai pihak terkait. Upaya penertiban ini juga digelar, sekaligus untuk mensukseskan pelaksanaan KTT G20 di Bali pada November mendatang. “Upaya ini kami lakukan guna mengantisipasi, dalam rangka menyukseskan kegiatan KTT G20,” bebernya.
Lebih lanjut dikatakannya, ada tiga kelurahan yang menjadi sasaran pengawasan, yakni Kelurahan Jimbaran, Kelurahan Benoa, dan Tanjung Benoa. Khususnya untuk PNP, Gede Arta mengatakan bahwa ada puluhan orang yang menjadi temuan. Yang mana PNP yang terjaring ini, semuanya tinggal di wilayah Kecamatan Kuta Selatan, tanpa mengantongi Surat Keterangan PNP. “Itu sudah langsung ditindaklanjuti oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang turut hadir dalam kegiatan tadi,” terangnya.
Selain Disdukcapil Badung, kegiatan penertiban tersebut juga menggandeng Asosiasi Pedagang Valuta Asing (APVA), utamanya guna menyikapi kemungkinan adanya money changer bodong yang beroperasi di wilayah Kecamatan Kuta Selatan. Namun sayang, hasilnya masih nihil karena hampir semua usaha money changer disambangi masih dalam kondisi tutup.
Lebih lanjut disampaikannya pula, persoalan di wilayah Kecamatan Kuta Selatan sesungguhnya tidaklah hal itu saja. Masih ada beberapa lainnya, yang sudah pula dibahas melalui rapat pada Jumat lalu. Di antaranya yakni persoalan-persoalan sosial (gelandangan, pengemis, dan gacong ilegal), parkir diatas trotoar dan badan jalan, pengangkutan sampah dengan bak terbuka, ceceran beton readymix, kabel utilitas yang semrawut, serta persoalan keimigrasian seperti orang asing menggelandangan dan lain sebagainya. (MBP)
