Jelang Pemilu Serentak 2024, Politik Transaksional Kian Marak

DENPASAR – baliprawara.com

Dalam situasi sekarang yang kian berubah ini, Netizen atau kelompok-kelompok sipil harus kuat supaya bisa mengendalikan pemerintah. Namun, jika Netizen lemah, maka para pejabat politik akan merajalela.

Untuk itu, Pengamat Politik, Putu Suasta, meminta Netizen Power harus berkualitas dan elektabilitasnya juga harus tinggi. Dalam arti, Netizen lebih punya daya tawar dan lebih cerdas serta bisa membaca angka, terutama penggunaan anggaran Pemerintah, baik Tingkat Satu, Tingkat Dua hingga Pemerintah terbawah. 

“Jika kelompok sipil kuat, orang akan takut, entah siapalah yang berkuasa. Partai apa dan siapa saja berkuasa itu bisa orang pada takut sekali, karena sekarang kan jejak digitalnya tinggi, orang bisa tracking itu apa saja bisa, termasuk penggunaan anggaran dan lain sebagainya,” kata Putu Suasta yang juga Alumni UGM dan Cornell University ini, saat ditemui di sela Hari Ulang Tahun ke-22 Partai Demokrat di Kantor DPD Partai Demokrat Bali, Renon, Denpasar, Sabtu 9 September 2023.

Ia mengakui, menjelang Pemilu Serentak tahun 2024, politik transaksional kian marak. Bukan hanya milik politisi saja, namun kini Politik Transaksional juga merambah kalangan masyarakat itu sendiri. Sekarang kata dia, bukan hanya politisi yang pintar, tetapi juga masyarakatnya juga semakin pintar. 

Bahkan, sering sekali masyarakat, jika tidak diberikan imbalan berupa dana, politisi yang datang melakukan Simakrama akan diacuhkan begitu saja. Karena masyarakat sendiri juga membuat namanya Politik Transaksional. 

Politik Transaksional ini menurutnya memang diciptakan sendiri oleh masyarakat. “Misalkan, orang datang Masimakrama, kalau duit tidak ada, ya ditinggalkan dan lain sebagainya. Itu khan politik transaksional itu,” tegasnya. 

Soal harapan Pemilu Serentak 2024, Putu Suasta berharap mendapatkan Wakil Rakyat yang berkualitas dan berkarakter, terutama dari orang-orang aktivis yang dipastikan memiliki sensitivitas sudah tinggi. 

“Kalau aktivis itu sudah pernah di lapangan, sudah paham rasanya orang miskin, simpati dan empatinya tinggi. Jadi, dia ada resonansi perasaan itu daripada orang-orang kalangan pengusaha, hanya jual beli suara begitu saja mainnya,” ujarnya.

Meski demikian, jika nantinya duduk di DPR harus terus dikawal Wakil Rakyatnya yang berasal dari Dapil tersebut. Untuk itu, Netizen itu harus meningkatkan daya tawarnya, sehingga kontrol terhadap Pemerintah itu menjadi lebih kuat, karena rekam jejak digitalnya tinggi.  

“Sekarang khan Wakil Rakyat dilepas. Begitu duduk di DPR, dia tidak diurus lagi. Jadi, Wakil Rakyat jalan sendiri. Semau gue aja. Jadi, tidak membabi buta mendukung, karena jejak digital tinggi. Orang salah masukkan data, maka orang bisa rebah itu,” tutupnya.

Pada momen perayaan HUT Partai Demokrat ke 22 ini, Ketua DPD Partai Demokrat Bali, Made Mudarta meminta kepada kader agar tidak mengkhianati apa yang diucapkan dan dijanjikan, apalagi ketika terpilih, hal itu tidak dilaksanakan. Ia menegaskan, selama ini partai Demokrat menerapkan politik santun dan berkomitmen terhadap apa yang disepakati dan itu wajib dilaksanakan. 

“Elit politik itu harus memberikan pendidikan politik dan contoh yang baik kepada masyarakat. Kalau elit sudah bersepakat, tapi diingkari, apalagi dengan rakyat, bisa jadi 90 persen diingkari,” sentilnya.

Oleh karenanya, pihaknya berharap rakyat sudah bisa memetakan, membedakan, mana partai-partai yang berkomitmen, mana para caleg yang komitmen antara ucapan dengan perbuatan. “Itu menjadi konsep trikaya parisudha yang harus dilaksanakan, pikiran, ucapan dan tindakan harus sejalan. Ini juga yang harus kami sampaikan kepada kader Demokrat begitu juga para caleg. Dan para caleg sudah siap laksanakan pakta integritas tentang etika politik yang baik dan santun sesuai dengan karakter pak SBY,” tegasnya. (MBP)