Kemendukbangga/BKKBN Gelar Rakorda, Momentum Penguatan Sinergi untuk Mempercepat Transformasi Program Bangga Kencana
Prosesi pembukaan Rakorda Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Provinsi Bali Tahun 2026 Selasa (10/3/2026).
DENPASAR – baliprawara.com
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Perwakilan Provinsi Bali menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Provinsi Bali Tahun 2026 di Hotel Harris Sunset Road Denpasar, Selasa (10/3/2026). Kegiatan yang bertema “Transformasi Kemendukbangga/BKKBN Mendukung Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045″ yang berlangsung secara luring dan daring itu, dibuka Gubernur Bali yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Daerah Setda Bali Luh Ayu Aryani.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Dr.dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For., M.A.R.S. selaku Ketua Panitia menyampaikan, Rakorda ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tahun 2025. Kemudian menyelaraskan arah kebijakan prioritas nasional dengan kebijakan strategi dan transformasi pembangunan keluarga melalui implementasi program prioritas Kemendukbangga/BKKBN. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat sinergi dan komitmen antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam pemenuhan gizi Ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di samping itu untuk merumuskan rencana tindak lanjut percepatan penurunan stunting berbasis keluarga melalui MBG 3B dan mengidentifikasi serta memetakan praktik baik dan inovasi daerah untuk direplikasi secara nasional.
Dikatakan, pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana merupakan pilar strategis dalam pembangunan nasional. Ia berperan penting dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia dengan sumber daya manusia yang unggul, sehat, produktif, berdaya saing, serta berkarakter. Keluarga sebagai unit sosial terkecil memiliki posisi sentral dalam membentuk kualitas manusia Indonesia sejak tahap paling awal dalam siklus kehidupan.
Indonesia saat ini masih berada dalam periode bonus demografi yang ditandai dengan dominasi penduduk usia produktif. Kondisi ini merupakan peluang strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa, namun bersifat sementara dan memerlukan pengelolaan yang tepat agar dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal dan berkelanjutan. Tanpa intervensi yang terarah sejak dini, bonus demografi berisiko tidak memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan nasional.
Seiring dengan upaya pemanfaatan bonus demografi, Indonesia juga mulai memasuki fase aging population, yang ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk lanjut usia (lansia) yang telah mencapai sekitar 11,7 –12 persen dari total penduduk. Berdasarkan data PK 2024, jumlah lansia di Provinsi Bali sebanyak 530.663 orang atau sekitar 14,8% dari jumlah penduduk di Bali. Badan Pusat Statistik melalui Statistik Penduduk Lanjut Usia 2024 memproyeksikan jumlah penduduk lansia di Indonesia akan mencapai 65,82 juta jiwa pada Tahun 2045. Perubahan struktur usia penduduk ini perlu diantisipasi secara komprehensif agar peningkatan jumlah lansia tidak menjadi beban demografi, melainkan tetap sehat, mandiri, dan produktif, sehingga berpotensi melahirkan bonus demografi kedua.
Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Kemendukbangga/BKKBN) memiliki mandat strategis untuk mewujudkan keluarga berkualitas melalui penguatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang dilaksanakan secara menyeluruh pada setiap tahapan siklus kehidupan keluarga. Salah satu fokus utama pembangunan keluarga adalah pemenuhan gizi pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebagai fondasi pencegahan stunting serta penentu kualitas tumbuh kembang anak dan daya saing generasi masa depan.
Sejalan dengan arah kebijakan nasional tersebut, Kemendukbangga/BKKBN menetapkan dan melaksanakan sejumlah Program Prioritas sebagai instrumen percepatan pembangunan keluarga yang berdampak langsung, adaptif, dan berkelanjutan, yaitu: Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) sebagai penguatan intervensi pencegahan stunting berbasis keluarga dan gotong royong; Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) sebagai upaya peningkatan kualitas pengasuhan, perlindungan, dan tumbuh kembang anak; Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) untuk mendorong peran aktif ayah dalam pengasuhan dan pembentukan karakter anak; pemanfaatan Aplikasi Konsultasi dan Pendampingan Keluarga Berbasis Kecerdasan Artifisial guna memperluas akses layanan konseling, edukasi, dan pendampingan keluarga; serta SIDAYA (Lansia Berdaya) sebagai program penguatan peran, kemandirian, dan kesejahteraan lanjut usia agar tetap sehat, produktif, dan berdaya dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.
Dalam konteks percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak, Pemerintah mendorong implementasi Program Makan Bergizi Gratis bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita (MBG 3B) sebagai intervensi strategis berbasis keluarga. Program MBG 3B menempatkan keluarga sebagai aktor utama dalam pemenuhan gizi, dengan dukungan lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra strategis, serta jejaring lini lapangan, dan diintegrasikan dengan pelaksanaan program prioritas Kemendukbangga/BKKBN.
Keberhasilan implementasi Program Bangga Kencana, MBG 3B, dan program prioritas Kemendukbangga/BKKBN sangat ditentukan oleh keselarasan arah kebijakan, konsistensi pelaksanaan program, serta kesiapan sumber daya manusia di seluruh tingkatan, baik di pusat maupun daerah. Perbedaan kapasitas daerah, tantangan koordinasi lintas sektor, serta kebutuhan akan inovasi dan praktik baik menuntut adanya ruang konsolidasi nasional yang mampu menyatukan persepsi, memperkuat komitmen, dan merumuskan langkah strategis yang terukur dan berkelanjutan.
Oleh karena itu, Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Provinsi Bali Tahun 2026 diselenggarakan sebagai forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan dan program pusat–daerah, memperkuat komitmen pemangku kepentingan, mengevaluasi capaian dan tantangan pelaksanaan Program Bangga Kencana dan Program Prioritas Kemendukbangga/BKKBN, serta merumuskan rencana tindak lanjut yang terintegrasi dan berkelanjutan.
”Rakorda ini diharapkan menjadi momentum penguatan sinergi Provinsi Bali dalam rangka mempercepat transformasi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana sebagai fondasi terwujudnya generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Kolaborasi Program KB Krama Bali
Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Daerah Setda Bali Luh Ayu Aryani menyambut baik Rakorda ini.
Program Bangga Kencana merupakan program prioritas pemerintah yang bertujuan untuk membangun keluarga berkualitas, mengendalikan pertumbuhan penduduk, dan mewujudkan keluarga berencana yang efektif demi tercapainya Indonesia Emas. Program Bangga Kencana ini diharapkan bisa berkolaborasi dengan program KB Krama Bali yang mendorong keluarga untuk mempunyai anak disesuaikan kuantitasnya serta pelestarian budayanya dengan mengatur jarak kelahiran dan memprioritaskan pendidikan, menjaga kesehatan reproduksi, anak balita, dan ekonomi dengan tujuan mewujudkan krama Bali yang unggul, sejahtera dan keluarga berkualitas.
Tingkat kelahiran yang sudah mencapai 2,1 anak agar tetap dipertahankan. Selanjutnya Program-program Pembangunan keluarga agar lebih ditingkatkan pelaksanaanya dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam pola pengasuhan anak (Parenting) bagi Baduta (Bayi dua tahun), Balita (Bayi lima tahun), anak remaja dan para Lansia, melalui Program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Akseptor KB (UPPKA), Pusat Informasi Konseling – Remaja (PIK-R). Program ini sangat penting untuk menjawab berbagai permasalahan keluarga.
Gubernur juga berharap agar sasaran penggarapan program Bangga Kencana diprioritaskan bagi keluarga-keluarga yang kurang mampu, terutama para keluarga di pedesaan dan dilaksanakan dengan baik dengan pendekatan lintas sektor.
Kemudian, isu stunting yang menjadi isu nasional dan Program Prioritas Nasional harus disingkapi dengan lebih bekerja keras untuk melayani masyarakat, dengan lebih menghidupkan kembali program-program untuk meningkatkan pendapatan keluarga, sehingga mendukung pencapaian Program Bangga Kencana di daerah khususnya di Provinsi Bali.
(MBP2)
