Ketua DPRD Badung Minta Sistem Pemungutan Pajak di-Upgrade untuk Cegah Kebocoran
Ketua DPRD Badung, Putu Parwata.
MANGUPURA – baliprawara.com
Dengan kondisi pariwisata yang sudah mulai menggeliat pasca pandemi Covid-19, pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi juga kembali tumbuh. Bahkan, potensi pendapatan khususnya dari pajak hotel dan restoran (PHR) termasuk bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Badung, juga selalu memenuhi target, bahkan melebihi target yang ditetapkan. Meski demikian, kedepan untuk sistem pemungutan pajak, agar bisa ditingkatkan dengan realtime dan tidak mengambil risiko.
Menurut Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, untuk mengantisipasi kebocoran-kebocoran pendapatan daerah di Badung, agar menerapkan teknologi. Artinya, pendapatan daerah itu harus dimaksimalkan melalui sistem teknologi yang terupdate secara realtime dan transparan, agar tidak ada lost atau kebocoran.
“Sistemnya kita akan perbaiki. Sistemnya harus di-upgrade terus. Bagaimana pun, kalau sudah sistem, pemungutan pajaknya secara transparan atau realtime, maka diharapkan pendapatan itu akan bisa optimal. Lost-nya bisa ditekan, bahkan tidak akan terjadi kehilangan daripada potensi. Kita akan selalu bicara teknologi,” kata Ketua DPRD Badung Putu Parwata, usai menerima pejabat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Badung untuk melaporkan perkembangan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi, Jumat 26 Mei 2023.
Putu Parwata yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung ini berharap supaya semua petugas Bapenda memiliki tupoksi dan spirit yang sama dalam melakukan investigasi bagi wajib pajak (WP). “WP juga harus di-update terus, ada yang tumbuh, ada yang perlu dibina dan lain sebagainya. Supaya benar-benar potensi kita tidak lost, semuanya ter-update,” harapnya.
Untuk di Badung kata dia, pertumbuhan pendapatan dari sektor pajak setiap bulannya selalu meningkat. Dengan peningkatan wisatawan yang makin banyak saat ini, tentu akan bisa memberikan kontribusi termasuk investasinya sudah berjalan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), akan memberikan pendapatan yang lebih maksimal untuk pajak di Badung. (MBP)
