Komisi X DPR RI Lakukan Kunja Spesifik Bidang Pariwisata ke Pemkab Badung
Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, menerima Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI, di Puspem Badung, Rabu (27/9).
MANGUPURA – baliprawara.com
Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, menerima Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Pemkab Badung, di Ruang Pertemuan Kriya Gosana Lantai III, Puspem Badung, Rabu 27 September 2023. Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dr. Dede Yusuf yang bertanggung jawab sebagai Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pariwisata Lingkup Kerja Bidang Pendidikan, Olahraga dan Sejarah dengan mengajak 7 anggotanya antara lain DR. Andreas Hugo Pareira, Elnino M Husein Mohi, Dra. Hj. Tina Nur Alam, Hj. Lisda Hendrajoni, Drs. H. Bisri Romly, H. Mustafa Kamal, Dr. Fahmi Alaydroes.
Pertemuan dihadiri pula oleh Sekretaris Kementerian Kemenparekraf Dra. Ni Wayan Giri Adnyani, Kepala Pusat Pengembangan SDM Parekraf Faisal, Direktur Akses Pembiayaan Kemenparekraf Dr. Anggara Hayun Anujuprana, Kadis Pariwisata Kab. Badung I Nyoman Rudiarta serta Opd terkait, Ketua Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan Kab. Badung, Ketua Organisasi/Lembaga Bidang Pariwisata di Kab. Badung, Perwakilan Perguruan Tinggi, Kamar Dagang dan Industri Daerah Kab. Badung.
Pada pertemuan tersebut Wabup Suiasa menyampaikan informasi dan juga usulan yang sifatnya teknis dan praktis yang perlu direvisi terkait dengan kendala-kendala, kesulitan-kesulitan yang tidak sesuai dengan perkembangan saat ini antara lain mitigasi, tenaga kerja asing dan traffic jam.
“Hal prinsip yang dipandang penting dari sisi SOP tentang mitigasi krisis pariwisata itu sendiri, hal ini sudah menjadi pengalaman kita waktu terjadinya erupsi Gunung Agung bahwa banyak wisatawan yang tidak bisa balik kembali ke negara asalnya dan ini menjadi tidak jelas terhadap siapa melakukan apa. Pengalaman Covid-19 juga menjadi bagian pembelajaran kita untuk pentingnya mitigasi terhadap krisis sektor pariwisata saat ini. Untuk masalah tenaga kerja asing, kita tidak bisa melakukan eksekusi apa-apa karena kewenangan ada di pusat, ini penting juga dalam UU Kepariwisataan dipertegas ada sinkronisasi lintas instansi atau lintas kelembagaan di pemerintahan sehingga penyelesaian-penyelesaian masalah menjadi bagian hal yang prinsip dari semua lintas. Kita minta Komisi X DPR RI untuk bisa menginisiasi bagaimana pemerintah pusat bersama-sama untuk membantu menangani masalah traffic jam di Badung. Rencana kita akan membuat arus transportasi bawah tanah dan tentu kita sangat tergantung dengan pemerintah pusat bisa diinisiasi baik dari segi anggaran dan juga dari segi kebijakan sehingga bisa dilakukan dan dilaksanakan dalam waktu yang cepat,” ujarnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menjadikan Badung sebagai tujuan pertama dari kunja Komisi X DPR RI serta Denpasar dan Klungkung terkait dengan perlunya revisi UU Pariwisata melalui Panja UU revisi pariwisata, karena era pasca Covid-19 sektor pariwisata merupakan yang paling jatuh dan yang paling bangkit belakangan. Disisi lain adanya pergeseran culture product melakukan wisata dan ada hal-hal baru yang tidak disiapkan sebelumnya maka Kabupaten Badung menjadi pilihan kunja karena satu-satunya sumber PAD 90% dari pariwisata serta memiliki soko guru pendapatan daerah dari sektor pariwisata.
“Kalau kita perhatikan dan berbicara masalah pariwisata mau tidak mau kita harus berkaca ke Bali, karena Bali sudah hampir 40 tahun lebih fokus dalam sektor pariwisata, pemerintah saat ini sedang mendorong Kadin sebagai destinasi sumber prioritas, dalam pelaksanaanya destinasi sumber prioritas berjalan tidak terlalu kencang, karena banyak hal-hal yang belum bisa kita sesuaikan, bali sudah terintegrasi antara destinasi pariwisatanya, sumber daya manusianya, kebudayaannya dan lingkungannya. Inilah yang menyebabkan indonesia masuk dalam Nomor 1 top daerah terindah di dunia, Inilah yang kita lihat ada unsur yang lain bagaimana memasarkan dan mempromosikan kepada negara-negara lain, Bali memiliki sesuatu keunikan, semuanya siap sedia melakukan perubahan dalam sektor pariwisatanya, kami disini sebenarnya ingin belajar dan ingin mendalami apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung sehingga memiliki kekuatannya masing masing. keinginan kami ingin mengangkat Kementerian Pariwisata menjadi bagian dari pada Kementerian Urusan Wajib bukan lagi Kementerian Urusan Pilihan, bagaimana kita mendorong anggaran Kementerian Pariwisata yang bisa memberikan kontribusi lebih besar kedua atau ketiga bagi negara,” harapnya. (MBP)
