Komitmen Tingkatkan Layanan terhadap Pegawai, BKPSDM Badung Gelar Rakor Kepegawaian Tahun 2025

Rakor Kepegawaian Tahun 2025, yang digelar BKPSDM Badung. (ist)
MANGUPURA – baliprawara.com
Mengawali tahun 2025, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Badung, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian Tahun 2025. Kegiatan rutin tahunan yang digelar di Ruang Rapat BKPSDM, Puspem Badung, Senin 20 Januari 2025 ini, untuk menyamakan persepsi terutama terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait kepegawaian di Kabupaten Badung.
Dibuka secara resmi oleh Kepala BKPSDM Badung, Dr. Drs. I Gede Wijaya, MM., rakor ini juga menjadi media interaksi bagi rekan-rekan di setiap perangkat daerah untuk mendapatkan informasi tentang peraturan kepegawaian yang baru. Adapun peserta Rakor Kepegawaian adalah seluruh Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretaris dan Kasubag kepegawaian atau yang menangani urusan pegawai.
“Pada dasarnya Rapat Koordinasi Kepegawaian adalah komitmen untuk meningkatkan layanan yang kita berikan kepada pegawai ASN dan non ASN di Kabupaten Badung. Disamping itu, rapat ini mengarah pada peningkatan kualitas layanan terutama di BKPSDM”, kata Gede Wijaya.
lebih lanjut, Gede Wijaya menyoroti bagaimana media seperti Rakor tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Pihaknya juga mengandalkan media sosial dalam menginformasikan peraturan kepegawaian yang baru.
“Kita dalam mensosialisasikan ketentuan baru seringkali memanfaatkan media sosial seperti instagram maupun facebook. Terlebih lagi, jika ada pertanyaan atau ketidakpahaman tentang ketentuan kepegawaian, dapat bertanya langsung ke unit pelayanan BKPSDM atau melalui whatsapp grup dan email kami,” jelas Wijaya.
Ia berharap dengan adanya Rapat Koordinasi kepegawaian tersebut dapat meningkatkan kepuasan layanan terhadap pegawai yang ada di Kabupaten Badung.
“Melalui Rakor ini diharapkan unit yang melayani kepegawaian dapat mengatasi permasalahannya lebih cepat, tepat dan jelas dalam memberi pelayanan kepada ASN dan non ASN di Kabupaten Badung,” harapnya. (MBP)