KPU Bali, Targetkan 83 Persen Partisipasi Pemilih pada Pemilu Serentak 2024
Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan (dua kanan) didampingi jajaran saat Media Gathering, Selasa 19 Desember 2023, di Duta Orchid Garden.
DENPASAR – baliprawara.com
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, menargetkan sebanyak 83 % partisipasi pemilih pada Pemilu serentak tanggal 14 Februari 2024. Tentu target ini menurut Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, tidak muluk-muluk. Karena pada Pemilu 2019, jumlah partisipasi pemilih di Bali mencapai angka 81,25 persen.
“Target kita sudah pasti 83 persen. Ini yang jadi tanggung jawab kita. Kalau saja animo masyarakat sama seperti 2019, pasti lewat target itu. Karen data pemilih yang sekarang, jauh lebih bersih dibandingkan yang tahun itu. Dari beberapa yang mungkin kemarin banyak yang meninggal masuk, termasuk ada beberapa warga yang belum e-ktp. Apalagi sekarang pemutakhiran data pemilih telah kami benar-benar lakukan secara rinci dan bersih, sehingga total jumlah daftar pemilih tetap pada pemilu 2024 mencapai 3,2 juta lebih orang pemilih,” katanya, di sela Media Gathering Jurnalis Pemilu dengan tema ‘Pemilu Sudah Dekat, Ini Datanya’, Selasa 19 Desember 2023, di Duta Orchid Garden.
Sementara itu kata dia, untuk jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Bali, jumlahnya sebanyak 3.269.516 orang pemilih. Dari total jumlah itu, jika dirinci terdiri dari 1.617.276 orang pemilih laki-laki, dan 1.652.240 orang pemilih perempuan, dengan jumlah TPS 12.809 TPS di seluruh Provinsi Bali.
Untuk pemilih pindahan, Lidartawan mengungkapkan bahwa KPU juga melakukan pemutakhiran daftar pemilih tambahan. Baik yang masuk maupun yang keluar. Per tanggal 6 November 2023, pemilih pindah masuk ke kecamatan, desa, dan TPS mencapai 1.066 pemilih. Sedangkan, pemilih pindah keluar kecamatan, desa, dan TPS sebanyak 1.022 pemilih. Untuk pemilih disabilitas/difabel di Bali yang jumlahnya mencapai 20.428 orang pemilih yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Bali.
Selain terkait peningkatan partisipasi pemilih, ia juga mengatakan, apa yang telah dicapai, bisa berjalan tanpa ada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, pihaknya meminta kepada semua jajaran dari Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sampai KPU Kabupaten/Kota, jangan pernah menunda-nunda menyelesaikan masalah. “Kalau itu bisa diselesaikan di kecamatan, agar diselesaikan segera. KPU boleh saja salah, dalam konteks salah manusiawi, tapi tidak boleh bohong,” tegasnya.
Lidartawan mengatakan, pada pemilu serentak 2024 di Bali, dibutuhkan sebanyak 89.663 orang KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara), yang akan tersebar di 12.809 TPS di seluruh kabupaten/kota di Bali. Namun demikian, sampai saat ini jumlah KPPS di kabupaten/kota masih banyak yang kurang. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah banyak yang bekerja. Berbeda dengan tahun 2020 saat masa Covid-19, peminat masyarakat untuk menjadi KPPS sangat tinggi.
Namun demikian, KPU Bali memiliki 3 alternatif untuk menggaet KPPS. Pertama, memperpanjang pendaftaran KPPS. Kedua, apabila jumlah kuota KPPS masih tidak terpenuhi maka dilakukan kerjasama dengan karang taruna, STT, guru-guru, dan mengajak perguruan tinggi. Apalagi, saat ini beberapa kampus telah membuat program merdeka belajar, kampus merdeka dengan KKN tematik.
Peserta KKN ini akan direkrut menjadi KPPS di desa masing-masing. Alternatif ketiga, jika masih belum memenuhi kuota, maka KPU Provinsi Bali meminta bantuan kepada aparat desa. Begitu juga dengan anggota petugas pengamanan di TPS. Dikatakan, pada pemilu 2024 dibutuhkan sebanyak 25.618 orang pengamanan.
Di tempat yang sama, I Gede John Darmawan mengatakan, untuk tahapan berjalan, pihaknya tidak mengatur zona-zona alat peraga kampanye. Hal itu berbanding berbalik dengan tahun 2019 lalu.
“Kami akan buat pameran pemilu yang akan mengundang generasi Z. Jadi, kami akan mengundang sekitar 500 siswa untuk bisa hadir di car free day di Lapangan Renon dengan diisi juga hiburan artis di kalangan mereka dan stand up komedi. Komika akan kita atur yang biasanya me-roasting (salah satu teknik dalam stand up komedi) peserta pemilu, sekarang yang di-roasting adalah pemilihnya,” kata John.
Sementara itu, Luh Putu Sri Widyastini menyebutkan KPU Provinsi Bali telah menyampaikan surat kepada Peserta Pemilu Tingkat Provinsi Tahun 2024 untuk mendaftarkan Pelaksana kampanye pada aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka). KPU Provinsi Bali juga telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Peserta Pemilu Tingkat Provinsi Bali untuk memastikan Partai Tingkat Kabupaten/Kota telah mendaftarkan pelaksana kampanye pada tingkat Kabupaten/Kota dan telah diumumkan pada masing-masing website di KPU Provinsi dan KPU Kab/kota se-Bali.
“Sikadeka merupakan sistem informasi berbasis web yang digunakan untuk membantu dalam mengelola kegiatan kampanye, pelaporan dana kampanye dan audit dana kampanye peserta Pemilu tahun 2024. Secara umum fungsi sikadeka adalah sebagai mengelola kegiatan kampanye; Mengelola Pelaporan dana kampanye dan Mengelola audit dana kampanye,” bebernya. (MBP)
