Kurangnya Literasi kepada Petani, Berdampak Pada Belum Optimalnya Pemanfaatan Kredit

DENPASAR – baliprawara.com

Sektor pertanian, merupakan penyumbang angka nilai keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah atau sering disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), cukup besar bagi perekonomian Daerah Bali. Oleh karena itulah, optimalisasi pemanfaatan kredit bagi sektor pertanian, harus terus didorong.

Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, belum optimalnya pemanfaatan kredit, disebabkan masih kurangnya literasi sehingga banyak petani yang tidak mengetahui program kredit yang diperuntukkan bagi mereka. Berangkat dari kendala tersebut, ia mengajak pemerintah kabupaten/kota melalui OPD terkait mengintensifkan literasi dan edukasi bagi para petani.

“Petani belum cukup literasi, ini adalah tugas kita untuk membantu mereka agar dapat memanfaatkan akses keuangan dari lembaga keuangan,” ujarnya. Ia minta, OPD yang mengurusi bidang pertanian dan koperasi untuk aktif memberikan sosialisasi dan memfasilitasi para petani di wilayah masing-masing. “Kita perlu memberikan literasi dan pemahaman yang jelas. Kalau tak ada yang memberi penjelasan, petani belum tentu tahu program kredit seperti alsintan,” sebutnya.

Masih dalam arahannya, birokrat kelahiran Singaraja ini menyinggung pentingnya komitmen pemerintah dalam penguatan sektor pertanian. “Keberpihakan pemerintah pada pertanian sangat penting karena 14 persen PDRB Bali disumbang oleh sektor ini,” katanya saat menghadiri Rapat Koordinasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BPD Bali, Sabtu 16 Maret 2024 di Sanur.

Data yang diperolehnya dari Dirut BPD Bali menyebutkan bahwa kredit yang tersalurkan untuk sektor pertanian baru mencapai 10 persen. Artinya, menurut Dewa Indra, masih banyak petani yang belum memperoleh akses permodalan dari sekian banyak program kredit yang diluncurkan lembaga perbankan.

“Bisa jadi masih ada petani yang memanfaatkan rentenir untuk memperoleh akses permodalan. Ini harus jadi perhatian kita semua. Apalagi, seluruh kepala daerah menjadikan pertanian sebagai sektor prioritas dalam visi misi mereka. Saya harap itu bukan hanya retorika,” bebernya.

Sementara itu, Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma dalam sambutannya menegaskan komitmen dalam penguatan sektor UMKM dan pertanian. Komitmen itu ditunjukkan dengan kesuksesan lembaga keuangan yang dipimpinnya dalam penyaluran KUR. Hingga bulan Februari 2024, BPD Bali berhasil menyalurkan 49 persen KUR bagi pelaku UMKM. “Ini telah melampaui target minimal 30 persen. Sehingga kami memperoleh insentif GWM dari BI,” katanya. Untuk diketahui insentif GWM (Giro Wajib Minimum) diberikan kepada bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas yang belum pulih, KUR dan kredit hijau.

Apresiasi terhadap komitmen BPD Bali dalam penyaluran KUR dan kredit bagi usaha perhatian juga disampaikan Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Regional 8 Bali Nusra Ananda R Mooy. Pihaknya mencatat, saat ini industri jasa keuangan Daerah Bali terjaga stabil dan solid. “Gambaran ini akan  meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi Daerah Bali,” pungkasnya.

Acara Rakor juga diisi dengan peluncuran program kredit Alsintan dan pemberian materi oleh sejumlah narasumber. Rakor yang mengusung tema “Optimalisasi Penyaluran KUR Melalui Sinergi dan Kolaborasi Satu Hati, Satu Kata dan Satu Tindakan”, diikuti Sekda Kabupaten/Kota serta OPD yang mengurusi bidang pertanian. (MBP)